Jusuf Kalla Tidak Setuju dengan Wacana Penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku tidak setuju dengan wacana penghapusan pajak kendaraan bermotor.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku tidak setuju dengan wacana penghapusan pajak kendaraan bermotor.
Ia menyebut, lebih dari 50 persen penghasilan asli daerah (PAD) berasal dari pajak kendaraan baik motor maupun mobil.
"Itu ada daerah malah 60, 70 persen dari penghasilan asli daerah provinsi itu dari pajak kendaraan. Jadi kalau itu dihapuskan dibayangin itu pemda itu bagaimana," kata Jusuf Kalla di kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (27/11/2018).
Baca: Respons Jusuf Kalla Sikapi Wacana Akan Dihidupkannya Kembali Pelajaran PMP
Jika pajak kendaraan bermotor dihilangkam, menurut Jusuf Kalla pembangunan di daerah tidak berjalan maksimal.
Bertambahnya jumlah kendaraan baik motor maupun mobil tentu harus diimbangi dengan pembangunan jalan mulai dari perbakan, pelebaran, pembuatan fly over dan lain sebagainya.
"Jadi kalau dihilangkan (pajak kendaraan bermotor) bagaimana caranya membangun daerah," kata Jusuf Kalla.
Baca: Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Jokowi-Maruf Unggul di Atas 20 Persen dari Prabowo-Sandi
Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) Partai keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzamil Yusuf mengatakan akan memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) penghapusan pajak sepeda motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup jika menang pada pemilu 2019.
"Untuk mengurangi beban rakyat yang semakin berat dengan kenaikan Tarif Dasar Listrik dan harga pangan yang melambung, PKS akan memperjuangkan RUU penghapusan pajak sepeda motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup," ujarnya di gedung Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Jakarta Selatan, Kamis (22/11/2018).
Baca: Survei Median: Pada Pemilih Berusia Tua Elektabilitas Jokowi-Maruf Unggul dari Prabowo-Sandiaga
Menurutnya, terdapat 105 juta sepeda motor di Indonesia, di mana sebagian besar diantaranya adalah milik masyarakat menengah ke bawah, sehingga penghapusan tersebut dapat diharapkan akan mengurangi beban pemilik motor.
