Gerindra: DPT Ganda Bisa Hilangkan Hak Pilih Warga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad meminta KPU untuk tidak terburut-buru menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019.

Karena menurut Dasco terdapat temuan adanya daftar pemilih ganda dari daftar pemilih sementara yang dirilis KPU.

"Harapannya KPU tidak cepat cepat menetapkan DPT,' ujar Dasco di Kompleks Parlemen senayan, Jakarta, Selasa, (4/9/2018).

Dari 137 juta daftar pemilih sementara (DPS) yang diserahkan KPU kepada Partai Politik, koalisi Prabowo-Sandiaga menemukan 25 juta daftar pemilih ganda. Temuan tersebut hasil penyisiran dengan mencocokan nama, NIK serta tanggal lahir.

"Ya semalam ada tim dari kawan-kawan partai koalisi itu memaparkan DPT yang didapat dari KPU. itu kemudian mereka sudah sisir memang tampaknya di DPT yang ada, ada kekeliruan mungkin, ada yang ganda NIKnya (nomor induk kependudukan), ada yang namanya mirip tapi NIKnya sama, sehingga mereka sudah hitung akumulasinya," katanya.

Dasco meminta KPU menindaklanjuti temuan tersebut. Selain rentan disalahgunakan, daftar pemilih ganda juga akan menghilangkan hak politik orang lain karena tidak terdaftar sebagai pemilih.

"Bukan cuma itu (disalahgunakan), tetapi kan dasarnya bahwa kemudian 25 juta itu bisa juga kemudian menghilangkan hak pilih orang yang harusnya masuk kemudian tidak masuk. karena itu kan total dari pemilih yang terdaftar di KPU,"katanya.

Dasco berharap KPU bersedia menyisir daftar pemilih sementara, bersama partai politik. Sehingga hak pilih warga benar benar terakomodir, dan pemilu berlangsung jujur, adil, dan demokratis.

"Mungkin bila ada temen-teman dari partai yang meragukan itu (mari) sama-sama lihat, cermati DPT-DPT yang ada, karena ini kan dari pemilu ke pemilu selalu ada masalahnya soal DPT, kalau pemilu yang lalu KPU juga kemudian mengakomodir untuk bersama-sama kita sisir kita benahi bersama-sama kan engga ada masalah itu," katanya.