NTB Bangkit Kembali: Kementerian PUPR Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Publik
Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan Pasar seperti di Kecamatan Tanjung dan Pemenang agar perekonomian masyarakat cepat pulih.
lihat foto
Rumah tahan gempa yang dibangun, kata Menteri Basuki tidak harus Risha, terbuka untuk model rumah tahan gempa lainnya yang nantinya akan dilakukan verifikasi kualitasnya oleh Kementerian PUPR.
Selain Risha, Kementerian PUPR juga telah mengembangkan Rika (Rumah Instan Kayu) dan Ruspin (Rumah Unggul Sistem Panel Instan) yang juga sudah teruji kekuatannya.
Di Pulau Lombok sendiri sudah pernah dibangun rumah contoh Risha yang digunakan sebagai Balai Desa Akar-Akar di Kecamatan Bayan, Kab. Lombok Utara. Kondisinya saat ini tidak mengalami kerusakan meski berada tidak jauh dari pusat gempa.
Identifikasi rumah rusak terus dilakukan BNPB. Data sementara jumlah rumah rusak sebanyak 125.741 rusak, 32.717 sudah terverifikasi, dengan rincian 11.392 rusak ringan, 3.556 unit rusak sedang dan 17.769 unit rusak berat.
Menteri Basuki mengatakan untuk anggaran yang sudah dikeluarkan Pemerintah pada masa tanggap darurat sebesar Rp 1,9 triliun dimana Rp 170 miliar dari anggaran Kementerian PUPR yang diantaranya digunakan untuk pembuatan sumur bor, penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi.
Untuk kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi hingga akhir 2019, Kementerian PUPR telah mengajukan usulan Rp 529 miliar kepada BNPB.
“Mekanisme sesuai Inpres Kementerian PUPR tidak boleh menganggarkan sendiri tetapi melalui anggaran BNPB,” kata Menteri Basuki.
Turut hadir mendampingi Menteri Basuki adalah Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Ketua Harian Satuan Tugas Pelaksana Penanggulangan Bencana PUPR A. Gani Ghazaly dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (*)
