Mensos Bantah Kenaikan Dana Sosial PKH 2019 Terkait Pilpres

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Sosial Idrus Marham membantah kenaikan dana sosial Program Keluarga Harapan (PKH) 2019 bersinggungan dengan pilpres.

Ia yang ditemui saat mengunjungi keluarga penerima manfaat (KPM) di Gelora Sunter, Jakarta Utara, mengungkapkan hal itu wajar, karena merupakan kewajiban pemerintah membantu rakyat.

"Namanya pemerintah itu membantu rakyat sepanjang masa," ujar Idrus, Rabu (11/7/2018).

Sebagai menteri, ujar Idrus, dirinya akan membantu pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial tersebut.

"Ya kita bantu saya turun apapun dan saya laporkan kepada rakyat bila mana merasa keberatan jika diberi bantuan," kata Idrus.

Diketahui, presiden Jokowi mengusulkan kenaikan dana sosial PKH tahun 2019 menjadi 32triliun dari yang sebelumnya 17triliun.

Idrus pun memastikan kenaikan dana sosial PHK akan berlangsung di 2019 dengan alasan hasil survei menunjukan PKH menjadi program yang efektif untuk menekan angka kemiskinan untuk mengurangi rakyat menjadi lebih mandiri.

"Indeks penerimaan peserta PHK akan ditambah 2 kali lipat kalau sekarang jumlahnya 17T, ke depan kita akan pastikan 32T," ujar Idrus.