Di PP Muhammadiyah, Amien Rais Lancarkan Kritik Pada Pemerintahan Jokowi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Mantan Ketua Muhammadiyah Amien Rais melancarkan kritikannya terhadap Pemerintahan Jokowi.

"Jadi menurut saya Jokowinomics itu memang belum berhasil. Kalau saya katakan gagal masih ada 8 bulan lagi sampe pilpres. Siapa tahu ada keajaiban sampai suskes," ujar Amien dalam sambutannya di gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/7/2018).

Amien menuturkan hal itu disebabkan oleh pucuk pimpinan yang menerapkan diskriminasi pada demokrasi, hukum, ekonomi, maupun politik.

"Lihat apa yang tidak tebang pilih di negeri kita, lihat demokrasi, regulasi hukum, yang kecil dikejar-kejar, yang gede mana mungkin. Yang triliun lewat, yang OTT 100 juta dikejar. Betul-betul situasi kita ini penuh dengan diskriminasi," ungkap Amien.

Kemudian yang kedua Amien mengatakan adanya diskriminasi politik, di mana ada perbedaan mendasar mana "kawan" dan mana "lawan".

"Kalau temannya dibetul-betulkan, tapi kalau lawannya dipecah-pecah, kalau bisa dilemahkan. Golkar saja gede tapi bisa diaduin. Kemudian sudalah kita sama-sama tahu semua. Jadi ada koncoisme," ujar Amien Rais.

"Ketiga, diskriminasi ekonomi. Itu jelas sekali. Jadi yang besar-besar itu semakin nggak ketulungan, tapi yg kecil sudah ngoyo. Ga ada sama sekali perbaikan," katanya.

Sehingga ujar Amien, kini saatnya lah yang tetap untuk mencari pemimpin baru untuk solusi demokrasi yang lebih baik.

Ia pun sempat memuji nama Anies Baswedan dihadapan Anies serta sejumlah tamu undangan.

"Jadi saya kira seperti Anies Baswedan ini, dan lain-lain. Segeralah kita cari solusi supaya demokrasi ini menjadi inklusif, merangkul. Demokrasi ekonomi, politik, hukum dll supaya tidak ada lagi negara di atas negara, seperti Freeport, Meikarta maupun reklamasi teluk jakarta yg bar-bar itu," ungkap Amien.

Sejumlah undangan hadir dalam Acara Syukuran dan Halalbihalal Muhammdiyah, sebelumnya dihadiri pula oleh wakil Presiden Jusuf Kalla.

Turut hadir, Mantan Kapolri Badrodin Haiti, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, cendikiawan Muslim Bahtiar Effendy, Mantan Mendikbud Abdul Malik Fajar, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Sekjen MUI Anwar Abbas, Gubernur DKI Jakarta Anies Basweda dan Duta Besar Negara sahabat.