Presiden Resmikan LKM untuk Nelayan di Indramayu
Lembaga itu untuk menjawab keluhan para nelayan yang selama ini bermasalah dengan pembiayaan dan permodalan.
lihat foto
"Ya urusan harga itu enggak mungkin Pemerintah intervensi, harga itu ditentukan oleh pasar. Kalau produksinya banyak, permintaan berkurang ya pasti harganya turun otomatis," katanya.
Presiden lantas menyarankan agar nelayan bisa memperhitungkan kapan harga naik atau turun. Dengan demikian bisa ditentukan juga kapan mulai menanam udang.
"Tapi kalau bisa kayak (udang) vaname ini yang banyak kan untuk ekspor juga, ya tolong dilihat kapan kita memulai menanam udang itu dan kapan panen dihitung betul. Sehingga harga itu betul-betul kita tahu kapan harga pas naik kapan pas harga turun," tuturnya.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara ini yaitu Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
Di Karangsong, Indramayu, merupakan pertama kalinya penyaluran dana BLU LPMUKP melalui LKM yakni Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Jasa Hasil Windu dan Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra
. Plafon yang disetujui masing-masing adalah Rp2 Miliar untuk 100 orang pembudidaya dalam Pokdakan Jasa Hasil Windu dan Rp8 Miliar untuk 323 nelayan yang tergabung dalam KPL Mina Sumitra.
Skema permohonan pengajuan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir ini sangat terjangkau bagi pelaku usaha, terutama untuk skala yang belum terjangkau Kredit Usaha Rakyat (KUR).(*)
