Pilpres 2019
Golkar Tidak Khawatir Soal Munculnya Koalisi Keumatan
Menurutnya, manuver yang dilakukan koalisi yang tidak pro pemerintah itu merupakan hal yang biasa saja
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengaku partainya tidak khawatir terkait dibentuknya Koalisi Keumatan.
Menurutnya, manuver yang dilakukan koalisi yang tidak pro pemerintah itu merupakan hal yang biasa saja bagi partai berlambang pohon beringin itu.
"Saya kira Golkar tidak khawatir dengan manuver yang dilakukan koalisi di luar pemerintah," ujar Ace, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/6/2018).
Ace pun menyampaikan alasan dibalik sikap santai Golkar menanggapi pembentukan koalisi yang tercetus dari ide pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab itu.
Ia menjelaskan bahwa dirinya yakin saat ini koalisi tersebut belum sampai pada tahap final terkait siapa Calon Presiden (Capres) maupun Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang layak untuk Pilpres 2019.
"Karena saya meyakini, di antara mereka belum terbentuk soal siapa Capres dan Cawapresnya," kata Ace.
Sehingga ia menilai masih ada proses yang cukup panjang terkait strategi politik dari koalisi rival pemerintah itu.
Ace yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi VIII itu pun yakin, pilihan dari koalisinya yang lebih populer, yakni Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
"Jadi masih sangat panjang, justru kita lebih fame dengan pilihan kami terhadap pak Jokowi," tegas Ace.
Koalisi Keumatan terdiri dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Pada lokasi yang sama, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menilai wajar jika koalisi antara partainya dengan PAN dan PKS dinamakan 'Keumatan'.
Ia pun menjelaskan bahwa pada dasarnya koalisi tersebut memang dibentuk untuk kepentingan umat atau rakyat Indonesia.
Sehingga menurutnya tidak ada yang aneh dengan nama koalisi tiga partai yang sudah tergabung sejak Pilkada sebelumnya itu.
Pernyataan tersebut ia sampaikan di Kompleks Parlemen Senayan, pada hari ini.
"Saya kira wajar saja (jika namanya Keumatan), karena koalisinya untuk kepentingan umat dan rakyat sepenuhnya," kata Fadli.
Wakil Ketua DPR RI itu juga tidak menampik jika partai yang bergabung dalam koalisi tersebut mungkin saja akan bertambah.
Ia kemudian menyebutkan dua partai lainnya yang tengah dibidik, yakni Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
"Mungkin (partai yang bergabung akan bertambah) sangat mungkin, seperti dengan Partai Demokrat dan PKB," pungkas Fadli.