Minggu, 5 Oktober 2025

Pilpres 2019

Pengamat: PKB Dan Demokrat Ingin Kursi Wakil Presiden, Bukan Hanya Menteri

"Demokrat dan PKB pastinya menginginkan benefit yang lebih tinggi dari itu. Minimal wakil presiden,"

Editor: Adi Suhendi
Rina Ayu/Tribunnews.com
Peneliti Politik KedaiKOPI Hendry Satrio. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tawaran posisi menteri dinilai tidak mampu memikat Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk bergabung dalam koalisi keumatan.

Hal itu disampaikan Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio kepada Tribunnews.com, Senin (4/6/2018).

Baca: BREAKING NEWS: KPK OTT Kepala Daerah di Purbalingga

Menurut Hendri Satrio, baik Demokrat maupun PKB lebih mengincar benefit yang lebih tinggi dari sekedar kursi Menteri untuk bergabung mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

Posisi pendamping Prabowo, sebagai Wakil Presiden menjadi incaran paling dicari Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar dalam berkoalisi di Pilpres 2019.

"Demokrat dan PKB pastinya menginginkan benefit yang lebih tinggi dari itu. Minimal wakil presiden," ujar pendiri lembaga kajian dan survei KedaiKopi (Kelompok Diskusi dan Opini Publik) itu kepada Tribunnews.com.

Baca: Diduga akan Mencuri Burung, Siswa SMA dan SMP Diikat di Tiang Lalu Disiksa Warga

Karena itu, ia masih belum yakin tawaran Gerindra kepada Demokrat dan PKB akan gayung bersambut.

"Fenomena keinginan menjadi Wakil Presiden ini akan memperlambat mereka (PKB dan Demokrat) bergabung ke dalam koalisi keummatan," jelasnya.

"Jadi Menteri saja tidak cukup untuk mereka kelihatannya," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan koalisi keummatan yang ditawarkan Imam Besar FPI Rizieq Sihab cukup bagus.

Baca: Cak Imin Sebut Dirinya Sempat Bertemu Perwakilan Koalisi Keumatan Besutan Habib Rizieq

Gagasan tersebut menurut Fadli sebenarnya sudah lama dibangun, salah satunya saat Pilkada DKI 2017 lalu.

"Ya saya kira itu gagasan yang bagus koalisi keummatan dan kerakyatan sekaligus, jadi memang ada persamaan aspirasi pada waktu pilkada DKI dan juga beberapa pilkada yang lain di tanah Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah terutama dan juga Sumatera Utara jadi ini bagian yang menurut saya sudah prosesnya itu bukan baru tapi sudah lama," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (3/6/2018).

‎Menurut Fadli saat ini Gerindra semakin solid dengan PAN dan PKS.

Meskipun demikian, Gerindra, akan menjajaki komunikasi dengan PKB dan Demokrat untuk masuk ke dalam koalisi.

Fadli yakin komunikasi dengan Demokrat dan PKB akan berjalan ke arah positif. Salah satunya dengan menawarkan jatah menteri kepada ke dua partai tersebut.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved