Apa Kabar Reformasi Birokrasi?
Asman Abnur, menjelaskan terdapat empat program besar yang dijalankan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
lihat foto
Pasca terbitnya PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Kementerian PANRB terus mendorong penerapan sistem merit terutama dalam promosi jabatan pimpinan tinggi (JPT) secara terbuka.
Jumlah Instansi Pemerintah (IP) yang menerapkan kebijakan promosi terbuka dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 ada 40 IP, tahun 2015 ada 128 IP, tahun 2016 ada 333 IP, serta tahun 2017 mencapai 493 IP.
“Saat ini seluruh K/L/Pemda telah melaksanakan seleksi terbuka dalam pengisian JPT,” jelasnya.
Dijelaskan lebih lanjut, untuk program peningkatan kualitas pelayanan publik pihaknya telah melakukan terobosan, salah satunya pembentukan Mal Pelayanan Publik. Pembangunan Mal Pelayanan Publik telah dilakukan di delapan lokasi yakni Surabaya, Denpasar, Bekasi, DKI Jakarta, Banyuwangi, Tomohon, Batam, dan Bitung.
Mal Pelayanan Publik ini mengintegrasikan seluruh pelayanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD, serta Swasta.
“Dengan adanya Mal Pelayanan Publik, masyarakat sangat diuntungkan karena pelayanan publik menjadi lebih cepat, mudah dan terintegrasi,” ungkap Asman.
Tren peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, tercatat sebanyak 2.824 inovasi telah melakukan pendaftaran untuk mengikuti kompetisi tersebut melalui Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SiNovik).
Dilihat dari proposal yang disampaikan, kualitas inovasi tahun sekarang mengalami peningkatan. Sejak tahun 2015, Indonesia telah mengikuti kompetisi pelayanan publik tingkat dunia, yakni United Nation Public Service Awards (UNPSA).
“Hasilnya cukup membanggakan, bahkan di tahun ini pertama kali Indonesia menjadi juara 1 dalam ajang kompetisi tersebut, yaitu inovasi dari Kabupaten Teluk Bintuni ‘Pengendalian Malaria Melalui Sistem EDAT’,” ucap Asman.
Selain itu, Kementerian PANRB juga mendorong pembangunan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – LAPOR!. Saat ini sudah banyak instansi yang terhubung dengan LAPOR!, yakni ada 34 Kementerian, 97 Lembaga, 305 Pemerintah Daerah, 116 BUMN, 130 PTN/PTS/Kopertis, serta 130 Perwakilan Luar Negeri.
“Semakin banyaknya instansi yang terhubung dengan LAPOR! menandakan meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik,” pungkasnya.
