Pilpres 2019
SBY dan Wiranto Bahas Arah Politik Partai Demokrat Dalam Pilpres 2019
"SBY dan Wiranto juga membahas sedikit tentang arah politik Demokrat terkait pilpres 2019,"
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dalam pertemuan kemarin membahas mengenai arah politik Demokrat dalam Pilpres 2019.
"SBY dan Wiranto juga membahas sedikit tentang arah politik Demokrat terkait pilpres 2019," ujar Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean kepada Tribunnews.com, Kamis (19/4/2018).
Baca: Abu Janda Bawa KBBI Jalani Pemeriksaan Kasus Rocky Gerung
Tapi dalam pertemuan tersebut tidak membahas koalisi secara khusus untuk Pilpres 2019.
"Hanya pada bahasan-bahasan umum dan gambaran umum saja," jelasnya.
"Tidak ada bicara capres cawapres dan tidak bicara tentang syarat koslisi," katanya.
Selain itu, situasi politik nasional jelang tahun politik dan pemilu legislatif serta pemilu presiden 2019 juga menjadi topik utama dalam pertemuan SBY dengan Wiranto.
Baca: Kesaksian Dokter Bimanesh: Asal Usul Perkenalan Dengan Fredrich Hingga Benjolan Setya Novanto
"Yang dibahas adalah kondisi keamanan dan keamanan karena SBY sebagai Presiden 10 tahun tentu punya pengalaman di bidang tersebut," ujar Ferdinand.
Wiranto bertemu dengan SBY selama kurang lebih 1,5 jam.
Pertemuan tertutup tersebut digelar di kediaman SBY di Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan, Rabu (18/4/2018).
Berdasarkan pantauan di lapangan pertemuan digelar sejak pukul 10.30 WIB.
"SBY menyampaikan beberapa hal diantaranya agar aparatur negara bersikap netral dan tidak memihak. Baik itu TNI POLRI dan BIN serta lembaka negara lainnya," jelas Ferdinand Hutahaean.
Selain itu SBY juga menyampaikan semua pihak harus mensukseskan pesta demokrasi dalam kerangka kebhinekaan dan persatuan.
SBY juga menyampaikan agar pemerintah tidak seolah bermusuhan dengan kelompok Islam terutama mendikotomokikan masyarakat dengan istilah "Saya Pancasila, Saya NKRI."