Grace Natalie: Muhammadiyah Sepakat NKRI dengan Dasar Pancasila Sudah Final

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar acara Halaqah Kebangsaan bertajuk “Memperkuat Demokrasi, Memajukan Bangsa”, Kamis (12/4/2018).

Sejumlah ketua umum partai politik diundang untuk menghadiri acara diskusi tersebut, termasuk, Ketua Umum PSI, Grace Natalie.

Dalam kesempatan itu, mantan presenter TV itu membaca dan terkagum-kagum akan konsep hubungan agama dan negara yang ditawarkan Muhammadiyah.

Baca: Fakta Menarik Di Balik Pembunuhan Purnawirawan TNI AL: Asal Usul Pelaku Hingga Kronologi Penangkapan

Hasil Muktamar Muhammadiyah di Makassar misalkan, Muhammadiyah secara konseptual-teologis mendeklarasikan Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai "Darul Ahdi Was Syahadah".

"Intinya kalau saya pahami, Muhammadiyah sepakat bahwa NKRI dengan dasar Pancasila adalah final dan mengikat sebagai perwujudan kesepakatan kita sebagai anak bangsa," tutur Grace ditemui di ketua PP Muhammadiyah, Kamis (12/4/2018).

Baca: Kekasih Pembunuh Purnawirawan TNI AL Terkejut Saat Cuci Baju Berlumuran Darah

Dia menilai, rekomendasi Muktamar Muhammadiyah di Makassar juga sangat inspiratif. Terutama dua rekomendasi yang selarsa dengan platform perjuangan PSI, yaitu melawan toleransi dan korupsi.

Untuk, rekomendasi nomor dua, "Toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Muhammadiyah mengajak umat Islam, khususnya warga Persyarikatan, untuk bersikap kritis dengan berusaha membendung perkembangan kelompok takfiri melalui pendekatan dialog, dakwah yang terbuka, mencerahkan, mencerdaskan, serta interkasi sosial yang santun."

Baca: Pembunuh Purnawirawan TNI AL Gunakan Uang Hasil Rampokan Untuk Bayar Kontrakan dan Beli Baju

Dia menilai, rekomandasi ini penting untuk jangka panjang, dan masih terkait dengan
"Darul Ahdi Was Sahadah, keutuhan NKRI. Dalam untuk jangka pendek juga penting sekali terutama dalam tahun politik menjelang 2019. Presiden Jokowi, misalnya, sering sekali menjadi korban dari kelompok yang tadi disebutkan dalam rekomendasi PP Muhammadiyah.

"Kami mendukung agar dakwah Muhammadiyah dan juga NU benar-benar menyasar kelompok ini agar dalam kepentingan jangka pendek perdebatan mengenai pemilu kita lebih sehat: soal program kesejahteraan, komitmen kerakyatan, track-record calon dan lain-lain bukan isu-isu primordial yang cenderung memecah belah bangsa," kata dia.

Untuk rekomendasi nomor sembilan, dia menilai juga menarik.

"gerakan berjamaah lawan korupsi. Muhammadiyah mendorong gerakan melawan korupsi terus diduplikasi secara masif dengan melibatkan semua elemen masyarakat sipil. Di tingkat internal Muhammadiyah bisa mendorong seluruh amal usaha Muhammadiyah untuk menerapkan good corporate governance dan melahirkan fatwa tarjih baru tentang haram memilih pemimpin yang korupsi."