Selasa, 7 Oktober 2025

Pilpres 2019

Partai Demokrat Belum Bahas Tentang Capres Atau Cawapres

Partai Demokrat belum melirik dan membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh yang digadang-gadang menjadi Capres dan Cawapres.

Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan memberikan keterangan pers usai rapat pleno di kantor Partai Demokrat, Jakarta, Senin (6/3/2017). Partai Demokrat melakukan rapat pleno membahas Pilkada serentak 2017 secara keseluruhan namun belum memastikan langkah yang diambil pada Pilkada putaran kedua DKI Jakarta. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengaku Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih belum membahas mengenai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden untuk diusung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Belum ada pembahasan apapun tentang Capres dan Cawapres," ujar mantan Menteri Koperasi dan UKM era SBY ini kepada Tribunnews.com, Selasa (3/4/2018).

Begitu pun imbuhnya, Partai Demokrat belum melirik dan membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh yang digadang-gadang menjadi Capres dan Cawapres.

Termasuk ketika dikonfirmasi apakah akan menggaet mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo sebagai salah satu calon presiden atau cawapres.

Komunikasi dengan mantan Panglima TNI itu pun belum dijalin Partai Demokrat, menurut anggota Komisi I DPR RI.

"Belum ada (komunikasi-red). Partai Demokrat belum bahas," katanya.

Sebagaimana diketahui, sejauh ini Partai Demokrat masih fokus pada kegiatan Tour yang dilakukan oleh SBY dan AHY di Jawa Timur.

Baca: Malam Ini, Jokowi Akan Terbang ke Solo‎ untuk Melayat Besannya

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo resmi memasuki masa pensiunnya kemarin, Sabtu (31/3/2018).

Ia mengatakan dirinya masih akan tetap mengabdikan diri pada negara meski tak berseragam TNI dan memanggul senjata. Terhitung hari ini, Gatot telah kembali menjadi warga sipil yang memiliki hak memilih dan dipilih.

“Mengabdi kepada nusa-bangsa tak selalu berarti harus memanggul senjata, dan mulai hari ini saya memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai anak bangsa, anggota masyarakat sipil dan warga negara RI lainnya, termasuk untuk memiliki hak memilih, juga hak dipilih saat pemilu mendatang,” tegasnya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (1/4/2018).

Putra kelahiran Tegal 13 Maret 1960 atau 58 tahun ini telah berhasil menjadi pucuk pimpinan sebagai Panglima TNI hingga December 2017 lalu.(*)

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved