Kurangi Jumlah TKI, Pemerintah Berdayakan Masyarakat di Pedesaan
Tersalurnya tenaga kerja di desa untuk program Prudes telah dirasakan manfaat sejak tahun 2016
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, KUALA LUMPUR - Pemerintah berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat di pedesaan. Melalui upaya tersebut, harapannya jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang bekerja di sektor informal dapat berkurang.
Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di pedesaan dengan cara program pengembangan produk unggulan desa (Prudes). Sehingga, masyarakat desa dapat mengembangkan Prudes itu.
"Dengan model Prudes ini kita menciptakan lapangan kerja," tutur Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Negara Malaysia, Selasa (3/4/2018).
Baca: Calvin Jeremy Cerita di Balik Lagu pada Album Nostalgia, Ada yang Terinspirasi Mantan Pacar
Tersalurnya tenaga kerja di desa untuk program Prudes telah dirasakan manfaat sejak tahun 2016. Pada saat itu, kata dia, arus urbanisasi penduduk dari desa ke DKI Jakarta dapat berkurang sebesar 200 ribu orang.
Selain itu, dia mencontohkan bagaimana warga di Kabupaten Pandeglang, Banten, tidak perlu mencari pekerjaan hingga ke wilayah lainnya. Sebab di sana telah tersedia lapangan pekerjaan di bidang budidaya tanaman jagung.
Dia menjelaskan, warga Pandeglang berpeluang mendapatkan pendapatan sebesar Rp 1,5 triliun dari budidaya tanaman jagung. Padahal pendapatan asli daerah (PAD) hanya sebesar Rp 180 miliar.
"Pendapatan masyarakat Pandeglang ada income dari jagung, pendapatan tambahan Rp 1,5 triliun. PAD cuma Rp 180 miliar. APBD cuma Rp 2 triliun," kata dia.
Selain Prudes dari budidaya jagung, kata dia, di wilayah itu ada kelapa, padi, dan ikan. Namun, dia menilai, untuk ikan sejauh ini belum dapat berkembang.
Sebagai upaya membantu masyarakat, Kemendes PDTT juga dibantu Kementerian Pertanian, serta Kementerian BUMN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Selain Pandeglang, menurut dia, Prudes dilakukan di desa-desa lain. Bahkan, di perbatasan Indonesia-Malaysia di Entikong, akan dibangun Industrial Estate. Selama ini, Warga Negara Indonesia (WNI) lebih memilih bekerja ke Serawak atau Sabah.
"Bisnis model ini bisa created model di semua stakeholder. Bupati senang karena income naik, petani senang karena ada skala economy cost lebih kecil karena tidak harus melalui mata rantai distribusi yang panjang, pengusaha bisa investasi. Bank bisa kasih kredit karena tidak ada risiko," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf, mendukung upaya Kemendes PDTT tersebut. Dia menilai upaya itu merupakan salah satu jawaban untuk mencegah angka kemiskinan.
"Sehingga orang tidak berangkat lagi menjadi TKI. Jadi apa yang dilakukan pemerintah di sisi yang lain kita di isi yang lain kalau kita keroyokan insya allah kita bisa mengatasi permasalahan," tambahnya.
