Menteri Luhut Harap Impor Garam Bisa Dihentikan Tahun 2021
Luhut berharap impor garam ini dapat berakhir 2021 karena saat ini tengah dibangun pusat garam induksi di kawasan Nusa Tenggara Timur.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) mengenai impor garam yang berisi pemindahan rekomendasi izin impor garam dari Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) ke Menteri Perindustrian.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan perubahan aturan tersebut sangat tepat karena yang paham mengenai kebutuhan garam industri adalah Menteri Perindustrian.
"Nggak ada masalah. Yang paling ngerti soal garam industri di Indonesia adalah Menteri Perindustrian. Kita tidak pernah kekurangan garam makan. yang kita kurang adalah garam industri," ucap Luhut saat ditemui di Hotel Ritz Calton, Jakarta Selatan, Senin (19/3/2018).
Baca: Premium Langka, Mahasiswa Dorong Motor Menuju Kantor DPRD Kaltim
Nantinya setelah PP tersebut terbit, pemerintah bakal mengimpor 3,7 juta ton garam.
Luhut berharap impor garam ini dapat berakhir 2021 karena saat ini tengah dibangun pusat garam induksi di kawasan Nusa Tenggara Timur.
"Nah garam industri ini kita kontrol impornya sampai nanti tahun 2021. Setelah itu, kita mustinya tidak akan ada impor lagi. Karena sekarang sedang pembangunan industri garam," ungkap Luhut Binsar Pandjaitan.
Pembangunan pusat industri garam tersebut diakui Luhut sudah berlangsung yang akan berdiri diatas lahan seluas 28.000 hektar.
"Sudah jalan sekarang. Di NTT sudah mulai sekarang, hampir 26.000 sampai 28.000 hektar secara bertahap sedang jalan," pungkas Luhut.
