JR Saragih Persiapkan Diri dan Dokumen untuk Pemeriksaan Sebagai Tersangka di Polda Sumut

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bakal calon gubernur Sumatera Utara Jopinus Ramli Saragih sudah mengatahui dia menyandang status tersangka dalam kasus dugaan menggunakan surat keterangan palsu atas legalisir ijazah SMA syarat mendaftar bakal calon gubernur.

Terkait status hukum tersebut, JR Saragih tetap tenang dan menyatakan akan memenuhi panggilan penyidik Polda Sumatera Utara.

Demikian disampaikan Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, kepada Tribunnews.com, Jumat (16/3/2018).

"JR Saragih sudah tahu statusnya tersangka," ujar Ferdinand Hutahaean.

Sejak ditetapkan sebagai tersangka, JR Saragih tengah mempersiapkan diri dan dokumen penting yang diperlukan terkait kasus hukum yang menjeratnya.

"Saat ini JR Saragih sedang mempersiapkan diri dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk memenuhi panggilan penyidik di Polda," jelasnya.

Baca: Masuk Bursa Cawapres Gerindra, Rizal Ramli: Saya dan Prabowo Teman

Direktur Kriminal Umum Polda Sumut selaku pengarah Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pilkada Sumut Kombes Pol Andi Rian mengumumkan status tersangka JR Saragih, Kamis (15/3/2018) malam.

Ketua DPRD Simalungun Johalim Purba sekaligus Tim Pemenangan bakal calon Gubernur JR Saragih - bakal calon Wakil Gubernur Ance Selian mengatakan, JR sudah mengetahui kabar penetapan tersangka dari media sosial.

Sampai Kamis malam, surat pemberitahuan dari Gakkumdu belum diterimanya.

DPP Partai Demokrat pun angkat suara menanggapi penetapan tersangka JR Saragih dalam kasus dugaan pemalsuan tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adrianto.

Menurut Ferdinand Hutahaean, Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghormati proses hukum yang sedang dilakukan pengarah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) terhadap kadernya.

"Demokrat dalam hal ini menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh Gakkumdu," ujar Ferdinand Hutahaean kepada Tribunnews.com, Kamis (15/3/2018).

Partai Demokrat imbuh dia, menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku.

Bantuan hukum terhadap JR Saragih pun akan diberikan Partai Demokrat.

"Kami akan memberikan bantuan hukum kepada kader kami JR Saragih untuk menghadapi proses yang sedang terjadi dan berlangsung di Polda Sumut," jelasnya.

Terkait peluang JR Saragih untuk maju pilgub, dia mengingatkan, masih ada saluran lewat PTUN dan sudah didaftarkan sejauh ini.

"Sekali lagi, kami menghormati proses hukum yang terjadi," ucapnya.

Polri Punya Bukti

JR Saragih ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adrianto.

"Berdasarkan hasil gelar tim Gakkumdu, hari ini saudara JRS ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan menggunakan surat palsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada," kata Kombes Pol Andi Rian di Kantor Bawaslu Sumut Jalan Adam Malik, Medan, Kamis (15/3/2018) malam.

Andi mengaku timnya punya alat bukti yang cukup untuk menetapkan JR Saragih sebagai tersangka.

"Alat bukti kita fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir, itu kita sita dari KPU. Kemudian dari pelapor, kemudian speciment tandatangan dari Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta," kata Andi.

Andi menambahkan, Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah menerbitkan surat yang menyebut tidak pernah melegalisir fotokopi ijazah SMA JR Saragih.

Kata Andi, pihaknya juga telah memintai keterangan langsung Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Ardianto terkait kasus ini pada Selasa lalu.

Hasilnya, kata Andi, dinas menyatakan tidak pernah melegalisir fotokopi ijazah SMA JR Saragih.

"Tetapi kan jelas pernah terbit surat dari kepala dinas yang menyatakan mereka tidak pernah melegalisir ijazah nomor sekian. Dengan dasar itu kita lakukan penyelidikan," kata Andi.

Andi mengatakan, tim tidak menyasar oknum yang melegalisir fotokopi ijazah SMA JR Saragih yang diduga palsu tersebut. Melainkan oknum yang menggunakan.

"Legalisirnya, jadi yang katanya ada ijazah di situ terus dilegalisir, nah itu yang melegalisir itu palsu. Kita tidak bicara siapa yang meleges, siapa yang membuat legesnya. Kita bicara siapa yang menggunakan, yang kita terapkan yang menggunakan," kata Andi.

Andi menjelaskan, tim Gakkumdu Sumut akan menerbitkan surat panggilan kepada JR Saragih untuk diperiksa pada Senin (19/3/2018) mendatang.

"Hari ini kita terbitkan surat panggilan, besok akan kita kirim untuk dipanggil pada Hari Senin," kata Andi.

Andi melanjutkan, JR Saragih merupakan tersangka Pasal 184 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun.(*)