Validasi Data Jadi Kendala Pemberian Bansos

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Validasi data menjadi kendala utama Kementerian Sosial RI dalam menyalurkan bantuan sosial (Bansos) tahap pertama yang ditargetkan selesai bulan Februari 2018 lalu.

Mensos Idrus Marham menjelaskan bahwa data yang dimaksud adalah mengenai status penerima.

“Saya kemarin keliling ke Sidoarjo, Bangkalan, Sumenep, Sampang sampai Pamekas tak ada masalah dalam penyaluran, begitu juga di Jawa Barat. Tentu ada satu dua masalah yang terjadi berkaitan dengan data, apakah yang menerima sudah berganti status dari tidak mampu menjadi mampu atau sebaliknya.”

“Tentu harus dipahami karena Kemensos tak ingin sekedar memberi bantuan tapi mengubah nasib masyarakat yang tidak mampu menjadi mampu,” ujarnya saat ditemui di kantor Kemensos RI, Salemba, Jakarta Pusat, Senin (5/3/2018).

Validasi data itu menurut Idrus dibutuhkan agar rantai pemberian Bansos tidak terputus.

Bansos juga akan diaplikasikan dalam bentuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) agar masyarakat bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Baca: Terjun ke Dunia Politik, Buwas: Kalau Masyarakat yang Minta Saya Mau

“Kami juga akan desain BPNT berupa pemberdayaan masyarakat agar mereka bisa buka E-Warung atau warung kelontong dan lain sebagainya. Agar secara permodalan mereka mandiri dan keluar dari status tidak mampu menjadi mampu,” katanya.

Sebelumnya Mensos menegaskan target Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2018 penerima Bansos adalah sebanyak 1 juta orang.

Pada Februari 2018 lalu Idrus menyatakan bahwa dari target tersebut sudah 60 persen Bansos yang ditargetkan sudah disalurkan.