Setya Novanto Nasihati Fredrich Agar Tak Melakukan Perlawanan Melalui Gugatan Praperadilan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua DPR, Setya Novanto, menasihati bekas kuasa hukumnya, Fredrich Yunadi agar tidak membuang energi melakukan perlawanan hukum melalui gugatan praperadilan.

Ia menyarankan Fredrich juga dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasusnya
agar fokus melakukan perlawanan terhadap KPK melalui pembuktian dalam sidang perkara pokok kasusnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

"Ya menurut saya, ikuti saja prosesnya, masalah hukum yang ada, taat pada hukum. Itu saja," ujar Novanto di sela menjalani persidangan kasus e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/2/2018).

Novanto mulai menerima statusnya sebagai terdakwa kasus korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP) setelah gugatan praperadilannya terhadap KPK digugurkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bahkan, dia berniat mengungkap aktor besar di balik skandal proyek e-KTP bernilai Rp 5,9 triliun itu dengan mengajukan Justice Collaborator (JC).

Baca: Kalau Tim Enggak Ngebut Pakai Ojek Online, Mungkin Bupati Nyono Sudah Kabur Naik Kereta

Fredrich Yunadi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh pihak KPK atas kasus menghalang-halangi penyidikan kasus e-KTP Setya Novanto.

Justru dia mengikuti cara Novanto dengan mempraperadilankan penetapan tersangka dirinya ke PN Jaksel.

Pihak PN Jaksel menjadwalkan sidang pertama gugatan praperadilan yang diajukan oleh Fredrich digelar pada Senin kemarin.

Namun, hakim tunggal Tatmoho yang menangani perkara tersebut menunda sidang hingga Senin mendatang, 12 Februari 2018.

Sebab, perwakilan KPK selaku termohon tidak hadir ke persidangan.

Sebelum menghadapi gugatan praperadilan itu, KPK lebih dulu melimpahkan berkas perkara pokok Fredrich ke Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat, 2 Februari 2018.

Bahkan, pihak KPK telah mendapatkan penetapan majelis hakim dan jadwal sidang perdana kasus Fredrich dari Pengadilan Tipikor Jakarta.

Baca: Mengintip Kehidupan Pengemis di Bali: Hasilkan Rp 9 Juta Per Bulan, Setara Gaji Asisten Manajer

Sidang perkara pokok untuk terdakwa Fredrich Yunadi akan dimpin oleh ketua majelis hakim H Saifudin Zuhri SH MH dan mulai digelar pada Kamis, 8 Februari 2018.

Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 82 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), gugatan praperadilan dinyatakan gugur seiring dimulainya pemeriksaan perkara pokok berupa pembacaan surat dakwaan di pengadilan.

Dalam persidangan di PN Jaksel, kuasa hukum Fredrich, Sapriyanto Refa menyampaikan keberatan atas penundaan sidang gugatan praperadilan kliennya.

Dia menduga KPK sengaja ingin persidangan praperadilan ditunda agar perkara pokok Fredrich bisa lebih dulu disidangkan.

"Ini artinya sudah didesain. Kan praperadilan harus bermain cepat supaya pokok perkara dipercepat. Kalau begitu nanti sama aja. Kita jangan joget mengikuti irama mereka, kita punya gendang sendiri. Kalau hakim bilang begitu, tapi tolong perhatikan keberatan kami," ujar Sapriyanto.

Baca: Mengintip Kehidupan Ayam Kampus di Semarang: Tarifnya Rp 1 Juta untuk Biaya Kuliah dan Gaya Hidup

Juru bicara KPK, Febri Diansyah membantah pihaknya sengaja mendesain agar sidang perkara pokok yang menjerat Fredrich bisa disidangkan lebih dulu.

Menurutnya, permintaan penundaan sidang praperadilan dari KPK itu tidak terkait dengan perkara pokok Fredrich dalam kasus merintangi penyidikan kasus e-KTP yang berjalan secara paralel.

Ia beralasan, KPK meninginkan penundaan sidang praperadilan Fredrich karena ada sejumlah hal yang masih harus disiapkan terkait praperadilan tersebut.

"Kami menghormati panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun ada beberapa hal yang masih perlu dilakukan terkait praperadilan ini sehingga diajukan penundaan," ujarnya.

Kasus yang menjerat pengacara Fredrich Yunadi berawal ketika kliennya, Setya Novanto, selaku tersangka kasus e-KTP menghilang saat hendak ditangkap oleh tim KPK di rumah dinasnya pada 15 November 2017.

Justru, sehari setelahnya KPK mendapat kabar Novanto mengalami kecelakaan dan menjalani perawatan di RS Medika Permata Hijau Jakarta.

Baca: Para Pengemis di Bali Sanggup Setor Rp 1,5 Juta Per Bulan Agar Tak Diciduk

Pasca-berhasil menahan Novanto, pihak KPK melakukan penyelidikan atas menghilangnya orang nomor satu DPR itu.

Lantas, KPK menetapkan Fredrich Yunadi sebagai tersangka karena dugaan menghalang-halangi penyidikan kasus e-KTP yang menjerat Novanto.

Dia bersama dokter RS Medika Permata Hijau Jakarta, Bimanesh Sutarjo, diduga kuat bekerja sama untuk memasukkan Novanto ke dalam rumah sakit tersebut pasca-mengalami kecelakaan pada 16 November 2017.

Diduga keduanya saat itu sengaja memanipulasi data medis untuk Setya Novanto dengan tujuan agar Novanto bisa menghindari panggilan pemeriksaan KPK.

Tim penyidik KPK menangkap Fredrich Yunadi di RS Medistra, Jakarta Selatan, pada Jumat malam, 12 Januari 2018.

Selanjutnya, dia ditahan di rutan yang sama dengan Setya Novanto, Rutan KPK.

Tempat penangkapan Novanto dan mantan kuasa hukumnya, Fredrich di rumah sakit adalah mirip. Bahkan, keduanya mengaku tengah sakit saat dilakukan penangkapan.

Kedua orang tersebut juga melakukan perlawanan kepada KPK dengan mempraperadilankan penetapan tersangka keduanya ke PN Jaksel. (Tribun Network/theresia felisiani/coz)