Fadli Zon: Jangan Seret Polri ke Ranah Politik

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, meminta Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo supaya tidak melibatkan aparat kepolisian untuk menjabat sebagai penjabat gubernur.

Menurut dia, upaya tersebut dapat merugikan instansi Polri.

Hal ini, karena Polri akan dibawa ke wilayah yang rentan terhadap kepentingan politik.

"Merugikan, karena Polri dibawa-bawa diseret-seret ke wilayah yang rentan terhadap kepentingan politik. Kepolisian itu milik rakyat jangan milik kepentingan tertentu," tutur Fadli Zon, ditemui di Kompleks Parlemen, Kamis (1/2/2018).

Baca: Pengamat Politik: Jika Jokowi ke Afghanistan Pakai Rompi Antipeluru Justru Malah Ada Masalah Besar

Dia menilai alasan Tjahjo Kumolo menempatkan perwira tinggi Polri sebagai penjabat gubernur untuk mengamankan daerah tidak tepat.

Sebab, tugas pengamanan berada di kepolisian bukan tugas kepala daerah.

"Kepala daerah Plt itu adalah menjalankan roda pemerintahan di sisa masa waktu yang ada. Jadi mendagri logika diperbaiki. Itu tidak ada urusan. Ini pura-pura tidak tahu atau memang sengaja. Jadi menurut saya jangan mendagri membawa kepolisian ke ranah politik," tegasnya.

Baca: Bamsoet Sebut Dewan Pengawas dan Komite Etik KPK Berbeda

Sebelumnya, Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Inspektur Jenderal Pol Mochamad Iriawan diusulkan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat.

Sedangkan Kepala Divisi Propam Polri, Inspektur Jenderal Pol Martuani Sormin diusulkan sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara.

Baca: Ketua DPR Sebut Akan Kaji Usulan Pengembalian UUD 1945

Keduanya akan mengisi kekosongan jabatan karena dua gubernur di daerah tersebut akan pensiun pada Juni 2018. Pada waktu yang sama, belum ada gubernur baru yang menggantikan karena pilkada di dua daerah itu baru dimulai pada akhir Juni.