Komisi II DPR RI Akan Minta Penjelasan Mendagri Soal Usulan Polisi Jadi Penjabat Gubernur

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali ‎akan meminta penjelasan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo soal usulan dua Perwira Tinggi Polisi menjadi Penjabat gubernur. Pasalnya usulan Mendagri tersebut ditentang banyak pihak.

‎"Saya akan coba mencoba berkomunikasi dengan Mendagri. minta penjelasan beliau kira kira apa yang menjadi dasar usulan penunjukan dua perwira polisi ini," ujar Amali, Jumat, (26/1/2018).

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan dua jenderal bintang dua kepolisian yakni Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol Mochmad Iriawan sebagai pejabat Gubernur Jawa Barat, serta kadiv Propam Irjen Martuani Sormin sebagai pejabat Gubernur Sumatera Utara.‎ Penjabat sementara dibutuhkan karena masa tugas Gubernur ke dua daerah tersebut akan habis sebelum Pilkada mengesahakan Gubernur yang baru.

Menurut Amali, penujukkan Polisi sebagai gubernur merupakan kewenangan Menteri dalam Negeri. Ia yakin Tjahjo memiliki pertimbangan yang matang sehingga mengusulan dua jenderal tersebut sebaga Penjebat Gubernur.

Baca: Pengamat: Perwira TNI dan Polri Pj Gubernur Dimungkinkan Dengan Pertimbangan Strategis

"Nah mendagri bisa melihat apakah satu daerah itu, rawan atau tidak. Nah dengan ukuran-ukuran tentu harus objektif, dan Mendagri bisa menentukan siapa yang pas untuk disitu. Pada Pilkada 2017 lalu kita melihat ada Carlo Tewu di Sulbar, kemudian ada yang TNI yang di Aceh. Itu jadi memang ini sudah pernah terjadi 2017," katanya.

Amali berharap bila nantinya usulan tersebut disetujui presiden. Dua Penjabat gubernur di Jabar dan Sumut bersikap Neral. Teruma di Jabar yang mana terdapat peserta Pilkada yang berasal ari unsur Kepolisian yakni Cawagub Anton Charliyan.

‎"Kita berharap gak ada konflik interest karena ada pak Anton di Jabar kemudian disananya pak Iwan plt gubernurnya. kita harap tidak. maka kita harus awasi sama sama‎," katanya.