Ini Tanggapan PKS Terkait Idrus Marham Rangkap Jabatan
Jokowi pun pernah menyampaikan pernyataan bahwa Menteri dalam kabinetnya tidak boleh merangkap jabatan.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid, mengaku sejak awal pihaknya memang memilih untuk tetap berada di luar pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
"Kami sejak dari awal berada di luar kabinet, dan kami sudah posisikan demikian," ujar Hidayat, saat ditemui di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2018).
Oleh karena itu, terkait dipilihnya nama Idrus Marham dalam susunan kepengurusan baru di bawah kepemimpinan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, membuat Wakil Ketua MPR RI itu menyerahkan penilaian tersebut kepada masyarakat.
Pasalnya saat ini Idrus telah diamanatkan tugas sebagai Menteri Sosial RI oleh Jokowi, menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang meletakkan jabatannya untuk mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur dalam Pilkada Jawa Timur mendatang.
Jokowi pun pernah menyampaikan pernyataan bahwa Menteri dalam kabinetnya tidak boleh merangkap jabatan.
Baca: Tamu Undangan HUT Megawati Sempat Panik: Aduh, ke Goyang ya, Gempa ya, Keluar-keluar
"Sehingga sekarang terserah rakyat untuk memberikan penilaian (terhadap) Idrus Marham yang oleh Golkar tetap Diamanahkan (sebagai pengurus)," tegas Hidayat.
Selain Idrus yang baru saja merangkap jabatan, kata Hidayat, sebelumnya juga ada Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto yang menjadi Ketum Golkar menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus dugaan korupsi megaproyek e-KTP.
"Kemudian juga Pak Ketua Golkar yang oleh Pak Jokowi tetap dipertahankan menjadi bagian daripada kabinet," kata Hidayat.
Idrus Marham memang ditunjuk sebagai Koordinator Bidang Hubungan Eksekutif-Legislatif DPP Golkar pada susunan kepengurusan partai itu di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto.
Padahal saat ini Idrus baru saja menjabat sebagai Menteri Sosial RI.
Sebelum diangkat menjadi menteri, ia menjabat sebagai Sekjen Partai berlambang pohon beringin itu di bawah kepemimpinan Setya Novanto.
Sebelumnya Jokowi pernah menegaskan bahwa Menteri dalam kabinetnya tidak boleh merangkap jabatan, namun Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto kini juga merangkap sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto yang telah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi mega proyek e-KTP.
