Jam, Sepatu dan Tas Mewah Bupati Rita yang Disita Disebut Ada yang Palsu, KPK Akan Cek Keasliannya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sederet koleksi barang mewah kesayangannya yang disita oleh KPKdisebut Bupati Kutai Kartanegara nonaktif, Rita Widyasari (RIW) tak semuanya asli.

Penyitaan barang ini terkait dengan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dimana Rita ditetapkan sebagai tersangka.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menjelaskan penyitaan yang disita yakni berupa tas sebanyak 36 buah beragam merk yakni channel, prada, bulgari, hermes, celine, dan lainnya.

Disita pula 19 pasang sepatu dengan beragam merk yakni gucci, lv, prada, channel, hermes, dan lain-lain.

Sebanyak 103 perhiasan berupa emas dan berlian berupa kalung, gelang dan cicin juga disita.

"Jam tangan 32 buah dengan merk gucci, tisot, rolex, richard millie, dior, dan lainnya juga dilakukan penyitaan. Selanjutnya dilakukan pengecekan keaslian dan jika diperlukan penaksiran harga," terang Febri, Jumat (19/1/2018) di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Baca: Tak Semua Tas Mewah yang Disita KPK Asli! Kok Mau Sih Pakai yang Palsu? Ini Jawaban Bupati Rita

Terpisah Rita yang dikonfirmasi soal penyitaan barang-barangnya mengaku tidak seluruh tas Branded miliknya yang disita KPK adalah asli, melainkan ada pula yang palsu.

Soal penyitaan, Rita tidak mempermasalahkan karena barang-barang itu merupakan harta duniawi.

"Biasalah tas cewe, namanya perempuan ya biasa kalau punya tas. Tas saya juga tidak semua asli, ada juga yang palsu," tutur Rita usai diperiksa sebagai tersangka di kasus TPPU, Jumat (19/2/2018) di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Ditanya mengapa membeli tas bukan asli, menurut Rita hal itu adalah sesuatu yang biasa. Dimana rata-rata pasti perempuan pernah membeli tas palsu.

"Ya namanya cewe, tas kan buat action. Dimana-mana banyak juga kok yang palsu. Sudah ya, mohon doanya saja," singkat Rita.

Diketahui KPK menetapkan Rita bersama tangan kanannya Khairudin yang juga Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Mereka diduga menerima Rp 436 miliar yang merupakan suap dan gratifikasi terkait proyek, perizinan, dan pengadaan lelang barang dan jasa dari APBD selama menjabat sebagai Bupati Kukar periode 2010-2015 dan 2016-2021.