Airlangga Hartarto Rangkap Jabatan, PKS: Biar Rakyat yang Menilai

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Syuro PKS H‎idayat Nur Wahid ikut berkomentar terkait dipertahankan Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian meski menjabat ketua umum partai.

Padahal presiden Jokowi mengatakan bahwa jajaran menterinya tidak boleh rangkap jabatan sebagai pengurus partai politik.

Baca: KPK: Agung Laksono Jadi Saksi Meringankan Bagi Fredrich Yunadi

Menurut Hidayat masyarakat yang akan menilai terkait inkonsostensi presiden Jokowi tersebut.

"Ya itu silahkan rakyat untuk memberikan penilaiannya sendiri," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (18/1/2018).

Menurut Hidayat meski menjadi hak preogatif presiden, tapi sejak awal pemerintahan, Jokowi menegaskan menterinya‎ tidak boleh rangkap jabatan.

Baca: Pesan Setya Novanto Untuk Idrus Marham yang Kini Jadi Menteri Sosial

Meskipun kemudian, presiden memberikan alasan bahwa alasan mempertahankan Airlangga karena pemerintahan tinggal satu setengah tahun lagi, dan Airlangga sangat profesional di bidangnya.

Menurutnya Komitmen Jokowi tersebut akan dinilai rakyat dan akan dibuktikan pada Pemilu mendatang.

Baca: Kader Golkar di Kabinet Kerja Bertambah, Setya Novanto: Terima Kasih Pak Jokowi

"Tapi menurut saya memang ini sudah menjadi tahun politik dan karenanya presiden dan para menteri pasti ditagih rakyat tentang komitmen-komitmennya dan janji-janji kerjanya. Dan sikap rakyat itu nanti akan terlihat pada waktu pilpres nanti pasti rakyat akan menagih," katanya.