Menteri-menteri yang Disebut-sebut Terlibat Kasus Dugaan Korupsi Bisa Coreng Citra Jokowi
Apalagi, kata Budyatna jika menteri tersebut sampai menyandang status tersangka di KPK
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Politik dari Universitas Indonesia (UI) Muhammad Budyatna mengatakan menteri-menteri yang tersandera kasus dugaan korupsi di KPK secara otomatis akan mencoreng citra bersih Presiden Joko Widodo.
"Tentu kalau tersandera kasus korupsi akan merusak citra presiden. Sekarang ini orang tidak kapok-kapok dengan kasus korupsi, maka Jokowi harus tegas. Kalau tidak akan tercoreng namanya," kata Budyatna, Rabu(6/12/2017).
Apalagi, kata Budyatna jika menteri tersebut sampai menyandang status tersangka di KPK.
Jika demikian, Presiden Jokowi harus bertindak tegas terhadap para pembantunya yang terseret kasus korupsi.
"Sebaiknya Jokowi memecat, kalau tidak maka namanya akan jelek. Apalagi kalau sudah tersangka, langsung pecat saja, tidak perlu menunggu vonis," tegasnya.
Kata Budyatna, jika tidak bertindak tegas, maka Presiden Jokowi bisa dicap telah melindungi koruptor di kabinet pemerintahannya.
Akibatnya, akan berdampak pada elektabilitas Jokowi di Pilpres 2019 nanti.
"Itu menunjukkan presidennya bersih. Kalau tidak pecat, maka Jokowi dianggap melindungi koruptor. Karena ini menyangkut citra, kalau tidak tegas maka bisa jadi Jokowi tidak terpilih pada 2019," tegasnya.
Diketahui, empat menteri Jokowi yang disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi, yakni Menkum HAM Yasonna Laoly. Politikus PDIP itu diduga kecipratan kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP saat menjadi anggota DPR.
Yasonna pernah diperiksa oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto.
Dimana, Yasonna dituding menerima bancakan 84 ribu dolar AS (Rp 1,1 miliar) sewaktu di DPR dalam proyek senilai Rp 5,9 miliar itu.
Namun, Yasonna telah membantah atas dugaan kasus tersebut.Selain Yasonna, Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo juga berurusan dengan KPK.
Eko pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terkait dengan pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) di Kementerian Desa tahun 2016.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga pernah diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus yang melibatkan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Antonius Tonny Budiono.
Kasus ini bermula saat Tonny ditangkap di Mess Perwira Dirjen Perhubungan Laut di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Rabu (23/8/2017).
