Pengamat: Saatnya Golkar Tegaskan Setya Novanto Tak Bisa Lagi Dipertahankan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Golkar harus segera mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah terus merosotnya elektabilitas partai hingga kini bisa disalip oleh Partai Gerindra berdasarkan survei nasional Poltracking Indonesia.

Hasil survei nasional Poltracking Indonesia menunjukan merosotnya elektabilitas Partai Golkar menjadi 10,9 persen.

Bahkan posisi Golkar disalip oleh Partai Gerindra yang mengantongi elektabilitas sebesar 13,6 persen.

Dijelaskan faktor yang menyebabkan suara Golkar turun adalah karena dinamika internalnya seiring dengan figur Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang terkena kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu berdampak pada elektabilitas Golkar meskipun partai tersebut bukan partai yang bergantung pada figur.

Baca: Kata JK, Elektabilitas Golkar Turun karena Imagenya Negatif

Menurut Pengamat politik dari Universitas Paramadina Djayadi Hanan, yang paling baik secara politik Golkar memberi pesan yang jelas kepada publik, terutama yang masih simpati dengan Golkar, bahwa Setya Novanto segera diganti.

"Saya kira, terlepas dari proses hukum yang sedang dijalaninya, Setya Novanto sudah menjadi beban bagi partai Golkar," ujar Peneliti Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) ini kepada Tribunnews.com, Selasa (28/11/2017).

Karena itu, tegas dia, harus ada pesan yang jelas kepada publik bahwa Golkar sedang memproses penggantian Setya Novanto.

Memang Munaslub adalah cara yang cepat dan sesuai konstitusi Golkar untuk mencari pemimpin baru partai, karena itu ia bisa menjadi solusi.

Lebih lanjut menurutnya, harus juga ditegaskan bahwa adanya Plt Ketua Umum Golkar adalah langkah transisi sebelum diadakan Munaslub.

Hal ini tak lain supaya publik tidak beranggapan itu adalah cara Golkar mengulur waktu untuk tetap mempertahankan Setya Novanto.

"Sudah saatnya Golkar menegaskan bahwa Setya Novanto tidak bisa lagi dipertahankan Golkar," tegasnya.

Diberitakan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang menjerat Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto berdampak buruk pada prestasi partainya. Partai berlambang pohon beringin itu kini disalip Partai Gerindra dalam hal elektabilitas.

Hal itu didasarkan hasil Survei Nasional Poltracking Indonesia bertajuk "Evaluasi Pemerintahan Jokowi-JK, Meneropong Peta Elektoral 2019." Survei tersebut dilaksanakan pada 8-15 November 2017.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengungkapkan, pilihan partai politik saat ini masih didominasi PDIP sebesar 23,4 persen. Pada posisi kedua, ada Partai Gerindra 13,6 persen. Sementara, Partai Golkar ada di posisi ketiga dengan 10,9 persen.

Hal ini berbeda dengan konstelasi hasil Pemilu 2014, di mana PDIP meraih 18,95 persen suara, Partai Golkar 14,75 persen suara, dan Partai Gerindra 11,81 persen suara.

Menurut Hanta, disalipnya Golkar oleh Gerindra ini ini tak lepas dari kasus dugaan korupsi e-KTP yang tengah menjerat Setnov.

"Kalau ada kader Golkar tersangkut kasus mungkin publik pemaklumannya tinggi. Tapi ini kan simbol, Ketua Umum, jadi memberi dampak secara elektoral. Maka kasus ini jadi beban elektoral bagi Golkar, mengganggu citra (Golkar di mata) publik," kata Hanta, di Jakarta, Minggu (26/11/2017).

Namun, Hanta menduga, faktor kasus Setnov bukan menjadi satu-satunya penyebab elektabilitas Golkar kalah oleh Gerindra. Ada faktor lain yang membuat itu terjadi.

Di tempat yang sama, Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengakui turunnya raihan elektabilitas itu sudah menjadi prediksi pihaknya. Sebab, memang ada kasus hukum Setnov yang berdampak signifikan. Namun, Nurdin mewanti-wanti semua pihak Golkar bisa bangkit lebih tinggi usai konsolidasi nanti.

"Jangan lupa, waktu masih 1,5 tahun (sebelum Pileg 2019). Insya Allah Golkar setelah konsolidasi itu akan kembali menduduki posisi nomor 2," yakinnya. (*)