Pengamat: Saatnya Golkar Tegaskan Setya Novanto Tak Bisa Lagi Dipertahankan

Hal itu didasarkan hasil Survei Nasional Poltracking Indonesia bertajuk "Evaluasi Pemerintahan Jokowi-JK, Meneropong Peta Elektoral 2019." Survei tersebut dilaksanakan pada 8-15 November 2017.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengungkapkan, pilihan partai politik saat ini masih didominasi PDIP sebesar 23,4 persen. Pada posisi kedua, ada Partai Gerindra 13,6 persen. Sementara, Partai Golkar ada di posisi ketiga dengan 10,9 persen.

Hal ini berbeda dengan konstelasi hasil Pemilu 2014, di mana PDIP meraih 18,95 persen suara, Partai Golkar 14,75 persen suara, dan Partai Gerindra 11,81 persen suara.

Menurut Hanta, disalipnya Golkar oleh Gerindra ini ini tak lepas dari kasus dugaan korupsi e-KTP yang tengah menjerat Setnov.

"Kalau ada kader Golkar tersangkut kasus mungkin publik pemaklumannya tinggi. Tapi ini kan simbol, Ketua Umum, jadi memberi dampak secara elektoral. Maka kasus ini jadi beban elektoral bagi Golkar, mengganggu citra (Golkar di mata) publik," kata Hanta, di Jakarta, Minggu (26/11/2017).

Namun, Hanta menduga, faktor kasus Setnov bukan menjadi satu-satunya penyebab elektabilitas Golkar kalah oleh Gerindra. Ada faktor lain yang membuat itu terjadi.

Di tempat yang sama, Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengakui turunnya raihan elektabilitas itu sudah menjadi prediksi pihaknya. Sebab, memang ada kasus hukum Setnov yang berdampak signifikan. Namun, Nurdin mewanti-wanti semua pihak Golkar bisa bangkit lebih tinggi usai konsolidasi nanti.

"Jangan lupa, waktu masih 1,5 tahun (sebelum Pileg 2019). Insya Allah Golkar setelah konsolidasi itu akan kembali menduduki posisi nomor 2," yakinnya. (*)