Pilkada Serentak
Papua, Maluku, dan Kalimantan Barat Jadi Wilayah Paling Rawan Dalam Pilkada Serentak 2018
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merilis indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah 2018, Selasa (28/11/2017).
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merilis indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah 2018, Selasa (28/11/2017).
Sebanyak tiga Provinsi dinilai memiliki kerawanan tinggi dalam Pilkada 2018 mendatang.
Baca: 3 Provinsi Terdeteksi Miliki Kerawanan Tinggi Saat Pilkada Serentak 2018
"Tiga provinsi yang dikategorikan tinggi nilai kerawanannya ialah Papua, Kalimantan Barat dan Maluku," ujar Ketua Bawaslu, Abhan, dalam rilis "Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)" di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2017).
Adapun, sebuah provinsi dikategorikan tinggi kerawanannya jika nilainya antara 3,00 hingga 5,00. Provinsi yang mendapat nilai antara 2,00 dan 2,99, masuk kategori sedang.
Sementara rendah, jika skornya 0-1,99.
Baca: Uji Materi Ditolak MK, Anggota Legislatif yang Menjadi Calon Kepala Daerah Harus Mengundurkan Diri
Provinsi Papua berdasarkan skor memillki indeks 3,41.
Skor indeks untuk Provinsi Maluku ialah 3,25; sementara skor indeks Kalimantan Barat 3,04.
"Skor ini mencakup tiga dimensi yaitu penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi," jelas Abhan.
Baca: KPK Periksa Lima Pihak Swasta dan Seorang Dokter Telisik Gratifikasi Bupati Rita
Kerawanan tinggi pada Pemilihan Gubernur Papua ditentukan oleh dimensi partisipasi.
Hal itu disebabkan partisipasi pemantau pemilu dan perlindungan terhadap hak pilih yang minim.
Baca: KPK Periksa Dua Pegawai BPK RI Terkait Gratifikasi Moge
Sedangkan, kerawanan tinggi Pilgub Maluku ditentukan dimensi penyelenggaraan, terutama berkaitan dengan integritas dan profesionalitas penyelenggara.
Adapun, penyebab kerawanan tinggi pada Pilgub Kalimantan Barat ada pada dimensi kontestasi, di antaranya disebabkan oleh maraknya politik identitas, penggunaan isu SARA, dan politisasi birokrasi.