Lolos Verifikasi Administrasi, Yusril Yakin PBB Ikut Pemilu 2019
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, bersyukur lantaran partai besutannya, berhasil lolos verifikasi administrasi KPU.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, bersyukur lantaran partai besutannya, berhasil lolos verifikasi administrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sebelumnya, PBB sempat dinyatakan tidak lolos administrasi karena tidak melengkapi persyaratan input data pada sistem informasi parpol (sipol).
"Alhamdulillah kami dinyatakan lolos seleksi administrasi," kata Yusril kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/11/2017).
Meskipun masih ada satu tahapan yang harus dijalani, yakni verifikasi faktual, Yusril optimistis partainya dipastikan mengikuti pemilu 2019.
"Untuk PBB verifikasi faktual hanya dilakukan di wilayah pemekaran, yakni di Provinsi Kalimantan Utara dan 22 kabupaten/kota. Dan untuk wilayah itu kami sudah pastikan tidak ada masalah. Sehingga, pada pengumuman akhir KPU pada bulan Februari 2018 nanti, Insya Allah kami resmi jadi peserta pemilu," katanya.
Baca: Yusril Sudah Prediksi Perppu Ormas Akan Disahkan DPR Menjadi Undang-undang
Sementara menghadapi Pemilu 2019, Yusril mengatakan, PBB juga masih menunggu hasil uji materi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya, uji materi yang disampaikan mengatur soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential thresholdsebesar 20 persen.
"Kalau dikabulkan MK, maka setiap parpol berhak mencalonkan presiden dan wakil presiden. Saya kira ini akan mengubah wajah perpolitikan nasional," katanya.
Yusril menjelaskan, jika gugatan uji materi dikabulkan, dirinya juga siap untuk ikut maju dalam bursa pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden 2019 mendatang.
"Kalau siap ya siap (maju capres). Karena itu, kami mengundang seluruh pimpinan wilayah untuk memberikan arahan ke daerah, apa yang harus dilakukan pasca PBB dinyatakan lolos," katanya.
Sementara itu, Sekjen PBB Afriansyah Ferry Noor menyatakan, dalam kesempatan itu sebanyak 28 pimpinan DPW hadir guna konsolidasi awal menghadapi pemilu 2019.
"Beberapa DPW tidak hadir karena ada bencana di daerahnya, seperti Bali. Kami ingin sampaikan ke mereka bahwa PBB sudah lolos persyaratan administrasi KPU dan marilah kembali bekerja membesarkan PBB di wilayahnya masing-masing," ujarnya.
Ferry juga memastikan PBB akan mencalonkan Yusril sebagai presiden sambil menunggu keputusan gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Pasal 222 Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilu soal presidential threshold (PT).