Korupsi KTP Elektronik
Kepentingan Bangsa dan Negara Harus Dikedepankan
PDI Perjuangan menegaskan posisi politiknya untuk tidak campur tangan atas proses hukum yang terjadi terhadap Setya Novanto.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA-PDI Perjuangan menegaskan posisi politiknya untuk tidak campur tangan atas proses hukum yang terjadi terhadap Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Ketua DPR, Setya Novanto. Penegasan ini dipastikan oleh Sekjen DPP Partai Golkar, Hasto Kristiyanto.
"Menghadapi persoalan hukum yang dialami oleh Bapak Setya Novanto, PDI Perjuangan menegaskan posisi politiknya untuk tidak campur tangan atas proses hukum yang terjadi. Kami mendukung setiap proses hukum guna memberantas korupsi," Hasto memastikan, Senin (20/11/2017).
"Tidak ada satu warga bangsapun yang memiliki kekebalan hukum. Semua wajib menaati proses hukum itu, namun pada saat yang bersamaan, seluruh aparat hukum wajib mengedepankan proses hukum yang berkeadilan, dilarang memolitisasi hukum, dan harus seauai dengan mekanisme hukum itu sendiri," lanjutnya.
Hasto menambahkan, berkaitan dengan posisi Ketua DPR RI yang saat ini berhalangan karena persoalan hukum, PDI Perjuangan menegaskan bahwa seluruh warga bangsa wajib mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.
"Jangan sampai persoalan tersebut menganggu jalannya pemerintahan negara, khususnya melalui DPR RI. Sebab DPR menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan sehinggag efektivitas kerja pimpinan DPR sangatlah penting," katanya.
Terkait tentang bagaimana posisi politik Setnov, Hasto menegaskan kembali, partainya menyerahkan sepenuhnya kepada Partai Golkar.PDI Perjuangan, lanjutnya, tidak mencampuri kedaulatan politik partai lain.
Tentunya, sambung Hasyo, hal tersebut juga diatur dalam tatib DPR. Semua pihak, Hasto menyarankanmenaati Tatib DPR RI tersebut. "Apa yang terjadi saat ini menjadi pelajaran yang sangat penting bahwa semua warga bangsa wajib menaati hukum. Terlebih ketika hukum tersebut diabdikan pada upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih,"lanjutnya.
PDI Perjuangan, kata Hasto lagi, akan terus mengingatkan kadernya untuk hati-hati, tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan. "Kekuasaan harus diabdikan untuk kepentingan rakyat. Mari kita ambil hikmah dari apa yang terjadi dengan persoalan eKTP tersebut agar tidak terulang kembali," ujar Hasto.
