Polemik Panglima TNI
Pengamat: Masyarakat Sabar, Jangan Reaktif Tunggu Klarifikasi Amerika
Kemterian Luar Negeri mendapatkan informasi bahwa penolakan ini akibat masalah internal di pemerintah AS
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat Indonesia harus sabar dan tidak reaktif serta memberi kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan langkah-langkah menjaga kehormatan negara di mata negara lain terkait penolakan Panglima TNI Gatot Nurmantyo oleh US Customs and Border Protection
Demikian menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana kepada Tribunnews.com, Senin (23/10/2017).
Karena memang Hikmahanto mengatakan, patut dipertanyakan penolakan yang dilakukan oleh pemerintah AS terkait kunjungan Panglima TNI Gatot Nurmantyo atas undangan Panglima AS.
Kemterian Luar Negeri mendapatkan informasi bahwa penolakan ini akibat masalah internal di pemerintah AS tanpa mendapatkan info lebih lanjut masalah internal apa.
Ia menilai pula bahwa Menteri Luar Negeri, Retno L. Marsudi sudah melakukan hal yang tepat dengan meminta Dubes RI untuk AS mendapatkan klarifikasi atas penolakan ini.
Dan juga meminta agar Wakil Dubes AS di Indonesia yang menggantikan Dubes utk sementara agar memberikan klarifikasi hari ini.
Menurutnya, permasalahan ini bila tidak ditanggapi secara tepat oleh pemerintah AS akan berakibat pada hubungan Indonesia-AS.
Baca: Tjahjo Optimis Fraksi di DPR Sepakat Dukung Perppu Ormas
"Bagaimana mungkin seorang pejabat resmi yang mendapat undangan resmi dari mitranya ditolak untuk bisa datang meski visa telah didapat," ujarnya kepada Tribunnews.com.
Terlebih lagi, imbuhnya, pemberitahuan tidak diberikan melalui saluran resmi melainkan melalui pemberitahuan maskapai yang akan dinaiki oleh Panglima TNI.
Pemerintah Indonesia bila tidak mendapat klarifikasi, atau klarifikasi tidak memadai, bisa melakukan protes yang sangat keras.
"Bila perlu memanggil pulang Dubes Indonesia untuk berkonsultasi," ujarnya.
"Bila juga tidak diindahkan bukannya tidak mungkin pemerintah melakukan pengusiran atau persona non grata terjadap diplomat AS di Indonesia," ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, bahwa Pemerintah Indonesia tengah meminta klarifikasi dari Pemerintah Amerika Serikat atas penolakan terhadap kedatangan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
"Kita sedang minta klarifikasi dari pihak AS. Saya sudah koordinasi dengan Menteri Luar Negeri RI (Retno LP Marsudi). Menlu sudah mengirimkan surat permintaan klarifikasi apa sebabnya," kata Wiranto di hotel Kartika Chandra Jakarta, Senin, (23/10/2017).
