Inilah Capaian 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK Bidang Polhukam

"Target kami akan membangun 7 PLBN dan rencananya untuk tahun 2018 sampai 2019 kami kembali membangun 9 PLBN," kata Menko Polhukam Wiranto.

Mengenai penanggulangan radikalisme dan terorisme, Menko Polhukam mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah mendapatkan banyak apresiasi dari dunia.

Karena meskipun mayoritas masyarakat Indonesia beragama islam, sedangkan selama ini terorisme selalu menggunakan kedok islam, tapi kenyataannya dapat diminimalisir, rasionya sangat kecil.

"Ini menjadi bahan pembicaraan teman-teman di luar negeri, resepnya selain menggunakan hard approach tapi juga dengan soft approach. Ilmu ini sedang digali oleh negara lain untuk ditiru," kata Menko Polhukam Wiranto.

Di bidang reformasi hukum, Menko Polhukam mengatakan, dari 2015 ke 2017 ada peningkatan, baik dari target maupun capaiannya.

Khusus untuk regulasi maupun instrumen hukum, dikatakan, akan ada langkah kuat untuk menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih dan tidak tepat.

"Misalnya regulasi mengenai penggunaan senjata api yang sejak tahun 1948 hingga kini terlalu banyak regulasinya, sehingga akan dijadikan satu instrumen hukum yang dapat dianut bersama sesuai aturan perundang-undangan yang ada," katanya.

Penanganan kasus hak asasi manusia di Papua, Menko Polhukam mengatakan bahwa pemerintah sungguh-sungguh menanganinya.

Namun menurutnya, permasalahan di lapangan tidak semudah niat pemerintah untuk mengungkap setiap kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

Menko Polhukam Wiranto mengatakan, dalam 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK, Kemenko Polhukam memiliki tugas khususnya.

Diantara yaitu pertama, terwujudnya Korsidal Bidang Pembinaan Bela Negara. Dalam hal ini capaian yang telah dilaksanakan yaitu telah diajukan Perpres kepada Setneg terkait Revitalisasi Wantannas untuk mengkoordinasikan pembinaan bela negara seluruh K/L.

Targetnya, pada tahun 2018-2019 telah ditandatanganinya Perpres tentang Wantannas dan tersusunnya rencana induk dan rencana aksi nasional Pembinaan Bela Negara.

Kemudian, terbentuknya Badan Siber dan Sandi Negara. Ketiga, terbentuknya Sinergi Medsos Aparatur Negara. "Kita bentuk integrasi media sosial karena sering kali visi misi pemerintah yang sampai ke masyarakat sudah bias.

Sehingga kita buat satu integrasi medsos untuk meluruskan ini, sehingga apa yang disampaikan pemerintah begitu sampai ke masyarakat sungguh-sungguh real, tidak dimanipulasi siapapun juga," kata Menko Polhukam Wiranto.

Keempat, dibentuknya Sapu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli. Kelima, terbentuknya Dewan Kerukunan Nasional. Keenam, revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.