Mendagri Tidak Setuju Indeks Demokrasi Indonesia Dinilai Menurun

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kuolo, mengaku tidak sepedapat dengan hasil penelitian Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut Indek Demokrasi Indonesia (IDI) menurun.

Ia menganggap apa yang telah dikerjakan pemerintah dan hasilnya bagaimana, seharusnya menunjang perbaikan demokrasi di negeri ini.

"Kalau kita ukuran demokrasi di Pilkada, tingkat aspirasi masyarakat pemilih cukup tinggi, meningkat di atas tujuh puluh persen," ujar ujarnya Tjahjo di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2017).

Baca: Eggi Sudjana Sebut Habib Rizieq Lebih Baik Dihina Ketimbang Pulang Ke Tanah Air Terjadi Kerusuhan

Ia pun mengatakan, harus ada ketegasan dari penyelenggara terkait praktik kampanye negatif.

"Kampanye hitam, kampanye ujaran kebencian, SARA, harus ditindak," katanya.

Dikutip dari kontan.co.id, IDI yang diterbitkan BPS tahun 2016 mencapai 70,09 dalam skala indeks 0-100.

Hasil ini menunjukkan penuruan 2,73 poin ketimbang tahun 2015 yang mencapai 72,82.

Baca: Bantah Tidak Kooperatif, Bos First Travel Bingung Asetnya Hilang Kemana

Meskipun mengalami penurunan, BPS menyatakan tingkat demokrasi di tahun 2016 termasuk dalam kategori sedang karena berada dalam rentang angka 60 - 80.

BPS menilai perubahan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari tahun 2015-2016 dipengaruhi tiga aspek demokrasi.

Pertama, kebebasan sipil yang turun 3,85 poin dari 80,30 menjadi 76,45.

Kedua, hak-hak politik yang turun 0,52 poin dari 70,63 menjadi 70,11.

Baca: Saham Freeport Dikuasai Pemerintah, Luhut Jamin Karyawan Lokal Mampu Operasikan Freeport

Ketiga, lembaga-lembaga demokrasi yang turun 4,82 poin dari 66,87 menjadi 62,05.

Mengenai hak sipil, hak politik dan kebebasan lembaga dalam berdemokrasi, menurut Tjahjo hal itu ditunjukan pemerintah melalui upayanya menjaga TNI - Polri tetap netral.

Tidak hanya itu, semua orang yang berstatus aparat negara, baik sipil maupun militer terus dijaga netralitasnya.

"Kunci demokrasi yang sehat kan itu, tidak ada keterlibatan aparatur, tidak ada politik uang, tidak ada kampanye hitam, ada tindakan tegas dari KPU, Bawaslu, Gakumdunya juga tegas kalau ada pelanggaran," ujarnya.

Baca: Tak Setuju Dengan Survei CSIS, Fadli Zon: Masyarakat Sampaikan Kehidupan Ekonomi Sulit

Bahkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada kurun waktu 2015-2016 semuanya berlangsung aman.

Bahkan Pilkada DKI Jakarta yang sempat mengundang polemik, menurut Tjahjo Kumolo secara garis besar tetap dapat dikatakan telah berjalan dengan aman.

"Kami berpikir positif ya, dari dua pilkada serentak saja cukup bagus, pembahasan RUU Pemilu walaupun ada pro-kontra, wajar, tapi kan tahunnya untuk konsolidasi demokrasi, diputuskan di UU yang begitu panjang detail," katanya.