Pemerintah Tunda Realisasikan Pemekaran 314 Daerah Otonomi Baru. Alasannya Keuangan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎ Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan menunda realisasi pemekaran 314 daerah otonomi baru (DOB) yang telah diusulkan.

Alasannya, pemerintah tidak memiliki anggaran untuk merealisasikan pemekaran 314 DOB tersebut.

"‎‎Hasil diskusi kami dengan Kementerian Keuangan belum ada keperluan memotong anggaran untuk 314 daerah otonomi baru (DOB). Ini harus dipertimbangkan karena kondisi keuangan kita," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Gedung DPR RI, Senin (28/8/2017).

Baca: Formappi Pesimis Naiknya Dana Parpol Akan Bisa Cegah Korupsi

‎Tjahjo membantah bahwa pemerintah melakukan moratorium terhadap pemekaran DOB.

Ia menegaskan bahwa pemerintah hanya menunda dikarenakan kondisi keuangan negara yang tidak memadai.

Baca: Adik Andi Narogong Akui Dosen ITB Tolak Pemberian Tas Diduga Berisi Uang

"‎Bukan pemerintah menolak, bukan pemerintah moratorium, tetapi menunda. Untuk tahun ini belum ditindaklanjuti, hasil monitoring kita cukup rawan kalau dilakukan," tegasnya.

‎Tjahjo menuturkan, pemerintah saat ini ingin menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas.

Baca: PPATK Sebut Bos First Travel Gunakan Uang Jemaah Untuk Investasi Hingga Keperluan Pribadi

Menurutnya, Presiden Jokowi ingin membangun dari perbatasan.

"‎Kondisi keuangan kita tidak memungkinkan. Itu kalau disetujui akan mengurangi keuangan provinsi induk," katanya.