Percepat Sertifikasi Tanah, Jokowi Minta Menteri ATR untuk Tambah Juru Ukur

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎ Presiden Joko Widodo menilai lamanya proses sertifikasi tanah dikarenakan terbatasnya jumlah juru ukur yang diterjunkan ke berbagai daerah.

"Pertama memang juru ukurnya kurang, ‎tambah juru ukur pakai outsourcing (tenaga alih daya) tetapi yang sertifikasi," kata okowi dalam acar penyeratahan sertifikat tanah se-Jabodetabek, Jakarta, Minggu (20/8/2017).

Baca: Gowes Sepeda Dari Istana, Jokowi Bagikan 7.500 Sertifikat Tanah Untuk Warga

jokowi mengatakan pihaknya terus mencari berbagai cara agar pembuatan sertifikat tanah menjadi mudah dan cepat.

Baca: Sekjen Komunis Vietnam Akan Bertemu Presiden Jokowi

"Jadi untuk mempercepat segala cara kita tempuh, agar rakyat pegang yang namanya sertifikat hak atas tanah," kata Jokowi.

‎Menurut Jokowi, Kementerian ATR/BPN sudah menambah 4.400 juru ukur.

Baca: Jokowi: Saya Saja Susah‎ Mengurus Sertifikat Tanah, Apalagi Rakyat

Sehingga, pelayanan sertifikasi tanah dapat dipercepat, dimana tahun ini ditargetkan 5 juta sertifikat tanah dikeluarkan pemerintah.

"Tapi ini tetap terus ditambah (juru ukur) karena ini yang membuat lama (proses sertifikat) kurangnya juru ukur di lapangan," ujar Jokowi.

Baca: Soal Warna Bendera Terbalik, Jokowi: Kita Tunggu Permintaan Maaf Pemerintah Malaysia Secara Resmi

Hari ini, Jokowi menyerahkan 7.500 sertifikat hak atas tanah program strategis nasional se-Jabodetak di kawasan Thamrin, Jakarta.

Tercatat, jumlah bidang tanah yang sudah bersertifikat sampai hari ini, DKI Jakarta 1.251.149 bidang (80,98 persen), Jawa Barat 6.464.142 bidang (32,56 persen), dan Banten 1.826.401 bidang (53 persen).