Bukan Kiamat Bagi Jokowi, Jika PKB Hengkang dari Koalisi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hanya bentuk kekesalan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas kebijakan fullday school (FDS) sehingga keluarlah ancaman akan menarik dukungan terhadap Joko Widodo (Jokowi).

"Ini hanya soal kekesalan PKB saja pada kebijakan FDS. Intinya memang mereka ingin agar kebijakan FDS dibatalkan," ujar Pengamat Politik Ray Rangkuti kepada Tribunnews.com, Selasa (8/8/2017).

Tapi menurut Ray Rangkuti, komunikasi dengan bahasa keras seperti yang disampaikan PKB, adalah kurang tepat.

Memang, imbuhnya, jika PKB keluar dari koalisi petahana sedikit banyak akan menyulitkan. Khususnya jangkar terhadap kemunitas umat Islam.

"Tapi bukan berarti kiamat bagi Jokowi," kata Ray Rangkuti.

Artinya, PKB hengkang memang akan merugikan tapi tak dengan sendirinya menyebabkan kubu petahana terjungkal.

Sebaliknya tidak mudah juga bagi PKB untuk langsung masuk ke kubu petahana calon presiden yang akan menjadi penantang Jokowi di Pilpres 2019.

Baca: Ingin Perkuat Perppu Ormas, Forum Advokat Pengawal Pancasila Daftarkan Diri di MK

Artinya, PKB dan Jokowi sebenarnya sudah tak ada ganjalan serius.

"Makanya pernyataan PKB itu bisa dilihat sebagai kekesalan. Meskipun ungkapannya terasa berlebihan," ujarnya.

Di era seperti sekarang, komunikasi dengan ancama mengancam tidak selalu tepat.

Sebab, ancam mengancam itu dapat diukur. Lebih-lebih dalam tradisi politik Indonesia yang serba pragmatis.

"Jadi magnet penguasa selalu lebih kuat dari pada oposisi. Jika ancaman itu hanya sebatas ancaman, maka sebaiknya ke depan PKB memperbaiki bahasa komunikasi mereka," kata Ray Rangkuti.

PKB terus menyerukan penolakan terhadap kebijakan sekolah delapan jam dan lima hari atau yang mereka sebut sebagai full day school.

Menurut PKB sekolah lima hari dapat mematikan pendidikan berbasis kerakyatan seperti Madrasah Diniyah.

Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar mengaku sudah berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo perihal tersebut, namun kebijakan sekolah lima hari itu tetap berjalan.

Bahkan anggota Dewan Syuro DPP PKB, Maman Imanulhaq menegaskan jika permintaan itu tak digubris, PKB akan mencabut dukungan terhadap Jokowi di Pilpres 2019.

"Jangan sampai teriakan kita dianggap teriakan biasa, ini teriakan serius, penolakan ini akan kita rumuskan dan disampaikan ke DPR RI."

"Kalau tidak ditanggapi Presiden, maka dapat kita katakan Jokowi sudah tidak berpihak kepada masyarakat Diniyah, Jokowi menipu umat Islam, Jokowi tidak perlu kita pertahankan di 2019,"kata Imanulhaq.

Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara di depan ratusan peserta Halaqoh Kebangsaan DPP PKB di Hotel Acacia, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (7/8/2017).

PKB melihat penyeragaman sistem sekolah lima hari justru membuat karakter bangsa yang sesuai Bhineka Tunggal Ika menjadi luntur.

Menurut Ketum DPP PKB, Muhaimin Iskandar Madrasah justru mampu membentuk pendidikan karakter.

"Masing-masing bisa mandiri, jangan diseragamkan, kebijakan yang dinilai baik buat Jakarta belum tentu bagus buat yang lain. Jadi biarkan Madrasah tetap membangun karakter yang sudah terjaga," ujarnya.