Tanggapan Hanura Soal Isyarat Wapres JK Pensiun dari Panggung Politik

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Hanura menilai Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki hak politik terkait isyarat pensiun dari politik atau Pilpres 2019. 

"Tentunya kita memahami bahwa siapapun pasti ada saat ingin 'turun kepabron dan madep pandito' , berkumpul dengan keluarga, menikmati masa-masa pensiun," kata Wasekjen Hanura Dadang Rusdiana melalui pesan singkat, Kamis (25/5/2017).

Dadang pun memahami langkah yang diambil Jusuf Kalla itu. Anggota Komisi X itu menuturkan JK dengan gaya khas telah mewarnai dinamika politik bangsa ini. Indonesia, kata Dadang, tidak boleh melupakan jasa-jasa JK. 

"Tetapi keinginan beliau untuk berhenti dari aktivitas politik, itu sepenuhnya hak Pak JK," kata Dadang.

Sebelumnya diberitakan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memilih takkan maju lagi dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) pada 2019.

Hal itu ia utarakan ketika ditanya soal keinginan Dewan Pembina DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie yang menyebut, partainya perlu untuk segera membahas usulan calon wakil Presiden pendamping Jokowi Widodo.

Terlebih, usai partai berlambang Beringin itu resmi mengusung Joko Widodo untuk Pilpres 2019.

"Perlulah di internal Golkar (dibahas).  Golkar perlu mengevaluasi kader yang cocok untuk itu (calon wapres). Yang jelas bukan saya," kata Kalla di rumah dinas Wakil Kepresidenan, Jakarta.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 tersebut mengaku ingin beristirahat, ingin meluangkan lebih banyak waktu untuk keluarga.

"Saya kan mau istirahat setelah ini. Pastilah ingin menikmati dengan cucu dan sebagainya," kata Kalla.

Kalla juga menilai, Golkar memang perlu untuk segera mencari calon pasangan Jokowi. Hanya saja, saat ini waktunya belum tepat.