PPP Hasil Muktamar Jakarta Dukung Hak Angket KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta mendukung hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah diputuskan pimpinan DPR RI pada pekan kemarin.

"Ingat fungsi DPR RI sebagai pengawas pelaksana UU," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP kubu Djan Faridz, Sudarto, dalam keterangan yang diterima Tribunnews.

Pernyataan Sudarto terkait sikap Romahurmuziy atau Romy yang meminta anggota fraksi PPP di DPR RI menarik dukungan terhadap hak angket KPK.

Menurutnya, DPR RI memiliki kewenangan mengawasi pelaksana UU seperti KPK, Polri maupun kejaksaan sesuai UU Nomor 6 Tahun 1954 tentang hak angket DPR RI.

Sudarto menegaskan undang-undang yang mengatur hak angket bagi DPR bersifat "lex specialis" sehingga kedudukannya lebih tinggi dari kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dan kitab undang-undang pidana (KUHP).

"Contohnya DPR RI bisa melakukan impeachment," ujar Sudarto.

Sebelumnya, Romy memerintahkan anggota Fraksi PPP di DPR RI untuk mencabut tanda tangan usulan hak angket terhadap KPK.

Termasuk memerintahkan anggota Komisi III Arsul Sani. Arsul, awalnya mendukung hak angket KPK.