Generasi Muda Resah Masyarakat Terus kaitkan Kasus e-KTP dengan Golkar

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Generasi Muda Partai Golkar mengalami keresahan dengan bergulirnya kasus e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus tersebut juga menyeret nama Ketua Umum Partai Golkar Golkar Setya Novanto.

"Suasana yang berkembang di masyarakat tidak menguntungkan Golkar, Golkar seperti jadi bulan-bulanan identik dengan Golkar dan ketum, tidak kondusif menghadapi event politik," kata Politikus Muda Golkar Ahmad Doli Kurnia di kawasan SCBD, Jakarta, Jumat (23/3/2017).

Doli menuturkan agenda politik terdekat yakni verifikasi partai politik serta pilkada serentak 2018.

Baca: Golkar Beri Sinyal Usung Dedi Mulyadi Dalam Pilkada Jawa Barat

Baca: Anggota Komisi III Angkat Bicara Soal Keinginan Miryam Cabut Keterangan di BAP

Baca: MAKI Bawa Bukti Setya Novanto Kenal Terdakwa Kasus e-KTP

Baca: Setya Novanto Kembali Dilaporkan ke MKD DPR

Doli menuturkan Golkar tidak memiliki waktu banyak untuk menghadapi pemilu 2019.

"Kami merasa terganggu. Hakim saja mengatakan ke saksi apakah proyek e-KTP punya Golkar. Saya kira bukan hal baik ke kita," kata Doli.

Doli mencontohkan kasus kekurangan blanko membuat masyarakat mempersepsikan kasus e-KTP Partai Gokkar.

Ia meminta pihak-pihak di internal Golkar sadar mengenai realitas di lapangan.

"Kami terus melakukan pertemuan, kemudian berkomunikasi dengan dewan kehormatan, pakar dan pertimbangan, serta senior Golkar seperti Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla juga ke Setya Novanto," kata Doli.

Komunikasi tersebut untuk mencari solusi Golkar keluar dari kasus e-KTP.

Doli menegaskan kasus tersebut tidak melibatkan institusi Golkar.

"Ini urusan pribadi termasuk Setya Novanto. Kami ingin memisahkan itu. Tolong mereka memikirkan nasib mereka ke depan," kata Doli.

Sementara, Politikus Golkar Indra J Piliang meminta internal Golkar memperhatikan secara serius kasus tersebut.

Ia mengingatkan hampir semua kegagalan partai politik memenangkan pemilu terkait masalah korupsi.

"Catatan memicu sentimen publik untuk berpindah, kami tak mau partai yang jadi darah daging kami terkena," kata Indra.

Apalagi, Indra mengatakan adanya wacana pembubaran partai politik yang terdapat aliran dana korupsi.

Indra menegaskan laporan keuangan Golkar bersih dari korupsi.

"Partai layak tidak menerima risiko apapun terkait tindakan individu," ujar Indra.