Demo di Jakarta
Soal Aksi 11 Februari, Jusuf Kalla Minta Masyarakat Tahan Diri Tidak Perkeruh Suasana
Jusuf Kalla meminta semua pihak menahan diri dan tidak memperburuk suasana jelang hari pemungutan suara
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta semua pihak menahan diri dan tidak memperburuk suasana jelang hari pemungutan suara dalam Pilkada Serentak.
Hal itu dikatakan Jusuf Kalla menyusul adanya rencana aksi sekelompok masyarakat pada 11 Februari 2017.
"Saya kira tidak perlu jelang Pilkada. Kita menahan diri lah. Masyarakat tahan diri untuk tidak memperburuk suasana," ujarnya saat ditemui di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (8/2/2017).
Baca: Maruf Amin Imbau Warga Banten Tak Ikut Aksi 11 Februari di Jakarta
Terlebih, kata Jusuf Kalla, saat ini sudah ada pihak yang sedang diproses secara hukum dan meminta agar seluruh elemen tidak mengganggu proses hukum tersebut.
"Toh semuanya dalam proses hukum. Nanti kacau lagi proses hukum," lanjutnya.
Sementara itu, atas informasi dari intelijen, pihak kepolisian tidak mengizinkan adanya aksi pada 11 Februari 2017.
Rencananya, sejumlah organisasi masyarakat akan menggelar aksi jalan sehat #Spirit212 tegakkan Al Maidah dari Bundaran Hotel Indonesia hingga Monumen Nasional.
Baca: SBY Sebut Jadi Korban Berita Hoax, Politikus NasDem: Itu Risiko Sering Tanggapi Persoalan di Medsos
Forum Umat Islam telah mengajukan surat permohonan untuk menggelar unjuk rasa pada 11 Februari 2017.
Pihak kepolisian tak mengizinkan atau tidak menerbitkan surat tanda terima pemberitahuan.
"Kita tidak berikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). Jadi tidak kita izinkan. Kalau masih ada massa turun aksi, akan kita bubarkan," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Selasa (7/2/2017).
Baca: Ketua Komisi X Minta Aparat Usut Aktor yang Mempolitisasi Jambore di Cibubur
Argo menjelaskan, aksi dilarang lantaran jelang masa tenang pada Pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2017. Termasuk pertimbangan dari intelijen negara.
"Nanti ganggu yang lain. Itu pertimbangan dari intelijen," ucap Argo.