Pilkada Serentak
Jangan Macam-macam Saat Minggu Tenang Pilkada Serentak
Wiranto mengimbau kepada semua pihak agar tidak melakukan pengerahan massa pada minggu tenang sebelum pelaksanaan Pilkada 2017 serentak.
lihat foto
Menurut Tjahjo, demonstrasi yang dilakukan selama minggu tenang, meski tidak terkait pasangan calon, berpotensi memperkeruh suasana jelang Pilkada, terutama di DKI Jakarta.
"Kalau saya pribadi ya, namanya minggu tenang, ya harus tenang. Walaupun sifatnya itu tidak terkait dengan tiga pasangan calon itu. Tapi apapun eksesnya, pasti akan mengganggu stabilitas jelang Pillkada," ujar Tjahjo.
Tjahjo menuturkan DKI Jakarta merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan jelang Pilkada selain Aceh, Papua dan Banten.
Namun dia memastikan unsur TNI dan Polri telah menyiapkan upaya-upaya pengamanan yang komprehensif agar penyelenggaraan Pilkada berjalan lancar.
Dia mengimbau kelompok masyarakat menahan diri dan mengalihkan rencana demonstrasi setelah Pilkada serentak usai.
"Tensi yang cukup tinggi memang ada di DKI. Hari ini akan dibahas soal pengamanannya dengan Menko Polhukam. Apapun kita harus lakukan persiapan agar masyarakat secara maksimal bisa hadir di TPS. Kalau mau demonstrasi nanti lah setelah tanggal 15 (Februari) itu saja," kata Tjahjo.
Brimob Digeser
Sementara itu Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar menanggapi kabar pergeseran Pasukan Brimob dari berbagai daerah di penjuru tanah air ke daerah rawan konflik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Boy mengatakan pergeseran pasukan (serpas) dilakukan dalam rangka Operasi Mantap Praja (operasi pengamanan Pilkada).
"Sifatnya rencana pengamanan. Kalau bergeser, namanya serpas (pergeseran pasukan), dalam rangka Operasi Mantap Praja. Biasa itu, hal-hal lazim yang dilakukan Polri," ujar Boy.
Pola pergeseran pasukan Brimob lanjut Boy dilakukan dengan cara menarik pasukan yang bertugas di daerah yang tidak menyelenggarakan agenda Pilkada Serentak 2017.
"Ini kan 101 daerah (yang melakukan Pilkada Serentak), tidak semuanya melakukan Pilkada. Tidak semua Polres, Polda tingkat kepadatannya (agenda pengamanannya) sibuk. Seperti Jawa timur Pilkadanya cuma 1," jelas Boy.
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul menuturkan data detil jumlah pasukan yang terkena pergeseran dan pemetaan serpas tak dapat diungkapkan ke publik. Namun ada tujuh indikator yang menjadi dasar serpas.
"Indikator kerawanan itu daerah tersebut pernah berkonflik, pernah terjadi gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat), ada sengketa batas wilayah, karakteristik daerah itu sendiri, persaingan yang tinggi antar pasangan calon, letak geografis yang jauh dari jangkauan dan kesiapan penyelenggara Pilkada," terang Martinus.
Ponpes di Jatim Didata
Selain melakukan pergeseran pasukan Brimob, Mabes Polri juga akan melakukan pendataan terhadap pondok pesantren di Jawa Timur.
Pendataan tersebut merupakan program Polda Jawa Timur agar adanya sinergitas antara polisi dengan ulama.
