Sabtu, 4 Oktober 2025

Australia Harus Tindak Pelaku Penerobosan KJRI Melbourne

Rofi menjelaskan, tindakan penerobosan yang dilakukan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedulatan Indonesia.

AAP/Andrew Brownbill
Bendera kelompok separatis Papua Merdeka, Bintang Kejora, berkibar di luar kantor Departemen Imigrasi di Melbourne, Australia, dalam sebuah aksi protes tahun 2006. Bendera serupa dikibarkan di kantor KJRI Melbourne, Jumat (6/1/2017) siang. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar meminta otoritas resmi Australia menindak pelaku penerobosan  ke KJRI Melbourne.

"Peristiwa Ini memberikan pesan kepada Pemerintah Indonesia, adanya upaya Kelompok-kelompok di Australia yang berusaha melakukan proses internasionalisasi Isu Papua secara massif dan terencana," kata Rofi Munawar melalui pesan singkat, Senin (9/1/2017).

Bendera Papua Merdeka, Bintang Kejora, mendadak dikibarkan oleh seseorang di KJRI di Melbourne, Jumat (6/1/2017).

Rofi menjelaskan, tindakan penerobosan yang dilakukan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedulatan Indonesia.

Oleh karena itu, sebagai bukti adanya hubungan baik dengan Indonesia, sudah semestinya Australia menindak tegas pelaku penerobosan pada kantor perwakilan politik Indonesia yang ada di negeri Kangguru tersebut

Rofi pun menambahkan, kejadian ini menambah rentetan peristiwa internasionalisasi Isu Papua oleh pihak-pihak tertentu. Sehingga, hal ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah.

"Proses identifikasi Isu - Isu Papua harus ditempatkan secara proporsional dan dikomunikasikan secara massif dan intensif Kepada masyarakat internasional, untuk menghadirkan perimbangan Informasi dan penguatan diplomasi Indonesia," tegas Politikus PKS itu.

Diketahui, sebelum kejadian ini, di awal September 2016 silam, perwakilan dari enam negara di Pasifik membahas kekhawatiran akan keadaan di Papua Barat dalam forum PBB.

Dalam sesi ke-71 KTT PBB yang digelar 13 - 26 September itu, para pemimpin keenam negara tersebut mendesak respons PBB terhadap keadaan di Papua yg cenderung mendiskreditkan Indonesia.

Keenam negara tersebut adalah Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tonga, Nauru, Kepulauan Marshall, dan Tuvalu.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved