MUI Tidak Mentolerir Upaya Makar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksi umat Islam untuk merespon kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diduga telah disusupi oleh kelompok yang berniat melakukan makar.

Tidak tanggung-tanggung, tudingan tersebut dilontarkan langsung oleh Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian.

Baca: Menteri Pertahanan: Siapa yang Mau Makar? Saya Tidak Dengar Itu

Menanggapi hal tersebut, Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas mengatakan bahwa makar adalah tindakan yang tidak bisa ditolerir, kecuali ada alasan yang kuat seperti pelanggaran konstitusi oleh seorang kepala negara.

"MUI tidak mentolerir (aksi) menurunkan sebuah rezim sebelum habis masa jabatannya, kecuali rezim tersebut melanggar konstitusi," katanya di Jakarta, Selasa (22/11/2016).

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Sekjen Bidang Fatwa MUI, Sholahudin Al Ayub mengatakan soal makar sudah sempat dibahas oleh para ulama di Indonesia.

Pada ijtima atau pertemuan ulama tahun 2006 lalu, para ulama sepakat bahwa konsep negara yang selama ini diterapkan di Indonesia, adalah konsep yang sesuai syariat islam.

"MUI juga melihat seorang pemimpin yang telah dipilih melalui cara-cara yang sah, maka dia dalam fatwa kita wajib ditaati," katanya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Jendral Pol. Tito Karnavian mengaku sudah menerima informasi, bahwa pada aksi 25 November mendatang, akan ada aksi untuk menguasai DPR.

Dalam kelompok tersebut ada pihak-pihak yang hendak melakukan makar.

Namun Tito Karnavian tidak menyebut identitas kelompok itu.

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) adalah kelompok yang menggagas aksi 4 November lalu, dan berniat untuk menggelar aksi pada 2 Desember mendatang untuk menuntut pemenjaraan Ahok.

Salah satu pimpinan GNPF, Zaitun Rusmin, menegaskan pihaknya tidak memiliki niat lain selain menuntut proses hukum untuk Ahok.

Kalaupun ada pihak lain yang mengetahui kelompoknya sudah disusupi oleh orang-orang yang hendak melakukan makar, ia mengaku tidak segan-segan untuk mendukung penegak hukum mengambil tindakan tegas.

"Kalau mislanya ada yang mengetahui tentang makar, laporkan, atau tangkap saja,"terangnya.