Anggota Komisi IX Nilai Pemerintahan Jokowi-JK Belum Serius Memperhatikan Pekerja

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎ ‎Anggota Komisi IX DPR RI, M Iqbal menilai dua tahun pemerintahan Jokowi-JK dari segi kesehatan sudah cukup baik.

Dirinya beralasan, kebijakan pemerintah di bidang kesehatan khususnya pembangunan infrastruktur sudah cukup terasa.

"Seperti pembangunan rumah sakit regional di daerah sudah terasa. Peningkatan fasilitas kesehatan dan fungsi puskesmas merupakan kebijakan yang tepat agar sistem rujukan dari JKN (BPjS) dapat berjalan dan menghindari penumpukan pasien di rumah sakit," kata Iqbal di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Namun, pria yang juga merupakan Wasekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu ‎menyayangkan perihal penyebaran tenaga kesehatan seperti dokter belum merata di setiap daerah khususnya daerah-daerah terpencil.

Untuk bidang tenaga kerja menurut Iqbal, Komisi IX melihat pemerintah belum sepenuhnya kebijakannya berpihak kepada para pekerja.

Ia mencontohkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Menurut dia, dengan adanya PP Nomor 78 tersebut‎ pemerintah menetapkan upah melalui rumusan pendapatan ekonomi dan inflasi tanpa perlu melibatkan suara pekerja melalui dewan pengupahan. Dan sudah tentu hal itu merugikan pekerja.

"Kemudian kebijakan mempermudah syarat pekerja asing untuk bekerja di Indonesia yaitu tidak mesti bisa berbahasa Indonesia dan dihapuskannya syarat mimimal pendidikan formal berdampak kepada ketersediaannya lapangan pekerjaan bagi pekerja kita," tandas M Iqbal.