Transparansi dan Pengelolaan Anggaran Proyek di DPR Harus Dapat Perhatian Ade Komarudin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lembaga DPR salah satu lembaga yang tidak terkena pemotongan anggaran tahun ini. Jumlah APBN 2016 anggaran DPR mencapai Rp 4,7 triliun.

Direktur Eksekutif Center of Budgeting Analisis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, pengelolaaan anggaran perlu mendapat perhatian lebih dari Ketua DPR Ade Komarudin.

Anggaran untuk proyek di lembaga tinggi negara itu mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun.

"Tengok saja anggaran proyek yang dikelola ULP (Unit Layanan Pengadaan) Setjen DPR. Walaupun proyeknya diumumkan melalui lelang terbuka, tetap saja permainan tak bisa dihilangkan. Nyaris tidak ada penghematan ditengah upaya pemerintah ingin melakukan penghematan," kata Uchok lewat pesan singkat di Jakarta, Kamis (8/9/2016).

Uchok mengatakan, pejabat di ULP DPR tidak berganti setiap tahunnya. Bahkan, rekanan yang menjadi binaaan Kabag ULP dipastikan yang menjadi pemenang lelang.

"Rekanan yang mau menang proyek harus menghadap dia (Kabag ULP) semua. Kalau tidak (menghadap) tidak bakal menang dan tentunya harga penawaran tertinggi," katanya.

Bahkan, Kabag ULP di Setjen DPR dituding mampu mengkondisikan semua 'permainan' itu.

Padahal, bila lelang dilakukan secara transparan masih banyak rekanan yang mau memberikan penawaran lebih rendah dan selisih penawaran masih bisa kembali ke kas negara.

"Kabag ULP-nya itu-itu saja. Seolah ada kepentingan yang dilindungi di ULP itu. Kalau Setjen DPR seperti itu, bagaimana daerah lain," katanya.