Pengamat Menilai Wacana Arcandra Jadi Menteri ESDM Untuk Merusak Kredibilitas Jokowi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hingga saat ini Presiden Joko Widodo belum mengambil keputusan soal siapa pengganti Arcandra Tahar, meskipun jabatannya sebagai Menteri ESDM sudah dicopot hampir sebulan lalu.

Bukannya menghadirkan Menteri ESDM yang baru, justru saat ini muncul wacana bahwa Arcandra untuk kembali masuk kabinet.

"Saya menduga, gerakan ini adalah jebakan berbahaya bagi Presiden Jokowi. Beliau harus waspada dengan jebakan kedua ini. Kalau ini terjadi, Jokowi bisa habis kredibilitasnya," kata Koordinator Konsorsium untuk Transparansi Informasi Publik (KUTIP), Hans Suta Widhya di Jakarta, Senin (5/9/2016).
‎
Hans, menilai, Jokowi sudah kecolongan dengan jebakan pertama yang menimbulkan kegaduhan cukup panjang dan turunnya indeks kepercayaan publik terhadap pemerintah.

"Untung Jokowi merespon cepat soal ini, dengan mencopot menteri yang berkewarganegaraan ganda, sehingga kepercayaan publik pulih kembali," tuturnya.

Dirinya mewanti-wanti hal ini, agar Jokowi tidak kecolongan yang kedua kali. Soalnya Hans melihat, ada gerakan yang mewacanakan bahwa Arcandra bisa menjadi Menteri ESDM asalkan beliau sudah memilih Indonesia kembali sebagai tanah airnya.

"Banyak orang-orang yang lebih hebat dari Arcandra kok. Banyak yang lebih paham ESDM, dan lebih paham finansial kok. Makanya saya kok curiga, jangan-jangan gerakan mewacanakan Arcandra masuk ke kabinet lagi hanya untuk merusak reputasi Jokowi," ujarnya.

Masih kata Hans, sebaiknya Jokowi secara independen memilih sendiri Menteri ESDM yang jauh lebih kompeten dari Arcandra Tahar, jauh lebih nasionalis, lebih cinta Indonesia , dan tidak menjadi beban politik bagi bangsa. Apalagi, tokoh seperti ini cukup banyak.

Hans juga heran dengan maraknya wacana pembelaan terhadap Arcandra dan juga prospek akan dipilih kembali sebagai menteri ESDM dengan segala segala cara. Sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah melanggar UU itu merupakan hal yang besar atau tidak.

Menurutnya, ini bukan persoalan Arcandra jenius atau tidak, berjasa besar atau tidak, dan lain sebagainya.

"Persoalan sebenarnya adalah apakah dalam pengangkatannya melanggar UU atau tidak. Atau apakah melanggar UU itu hal besar atau tidak, atau ada apa ini. Terserah publik yang menilai," tegasnya.

Hans mencurigai adanya kekuatan politik kepentingan yang dahsyat di balik wacana mengangkat kembali Arcandra. Sekali lagi Hans mengingatkan Jokowi, agar berhati-hati agar tidak terperosok ke dalam lubang yang sama.