Pengamat Nilai Tepat Jokowi Pilih Budi Gunawan Jadi Kepala BIN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) sudah tepat.

Pasalnya, kemampuan Budi Gunawan (BG) tidak perlu diragukan lagi untuk menjadi Kepala BIN.

“BG dijadikan Kabin, menurut saya tidak ada yang salah. BG memang pantas,” katanya saat dihubungi, Jakarta, Jumat (2/9/2016).

Margarito mengatakan jika pekerjaan intelijen sudah tidak asing lagi bagi BG. Sebab pekerjaan tersebut sudah menjadi keseharian untuk BG.

“Saya yakin sebagai jenderal bintang tiga, beliau memiliki kemampuan di bidang intelijen. Jadi bukan hal yang asing, jadi tidak cukup alasan jika disebut polisi tidak memiliki kemampuan,” ucapnya.

Ia juga menyakini di bawah kepemimpinan BG, BIN akan lebih baik dalam menyelesaikan persoalan sekarang ini. Pasalnya, jaringan BG dinilai sudah cukup mumpuni.

"Beliau (BG) banyak jaringan, tidak mungkin BG tidak bisa menyelesaikan persoalan di dalam maupun di luar negeri," kata dia.

Sebelumnya, ‎Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengusulkan dilakukannya pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Surat usulan pergantian Kepala BIN itu diantarkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

‎Selama kurang lebih satu jam Pratikno melakukan pertemuan tertutup dengan Pimpinan DPR di lantai 3 Gedung Nusantara III. Pimpinan yang hadir melakukan pertemuan dengan Pratikno antara lain Ketua Ade Komarudin, Wakil Ketua Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan.

"Saya mengantarkan surat dari Presiden ke pimpinan DPR. Isi suratnya yakni usulan Presiden untuk pergantian Kepala BIN," kata Pratikno, Jumat (2/9/2016).

Presiden, kata Pratikno mengusulkan nama Komjen Polisi Budi Gunawan menjadi Kepala BIN menggantikan Sutiyoso. Untuk proses selanjutnya, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada DPR untuk ditindaklanjuti.

"Jadi Kepala BIN yang diusulkan nama baru yaitu Pak Budi Gunawan. Proses selanjutnya di DPR menunggu pertimbangan DPR," tuturnya.