Komisi III DPR Harus Panggil Kapolri dan Kapolda Terkait Bentrokan di Meranti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi III DPR diminta memanggil Kepala Polri (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Kapolda Riau untuk mempertanyakan kericuhan yang terjadi di Mapolresta Meranti, Kamis (25/8/2016).

"Komisi III perlu memanggil Kapolri dan Kapolda untuk mempertanyakan apa yang terjadi sesungguhnya," tegas Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane kepada Tribunnews.com, Sabtu (27/8/2016).

Selain itu Komnas HAM juga dia menilai harus segera mengusut kematian tersangka dan pendemo di Mapolres Meranti.

"Kasus ini tidak boleh didiamkan. Sebab akan menjadi api dalam sekam yang akan terus menerus memicu permusuhan masyarakat dengan polisi," ujarnya.

Apalagi menurutnya, bentrokan antara aparat kepolisian dengan warga di Selat Panjang, Kabupatan Meranti, Riau itu menunjukkan Polri tidak pernah berubah. Tidak profesional dan proporsional.

"Padahal elit-elit Polri selalu beretorika bahwa perubahan sudah dilakukan jajaran kepolisian," katanya.

Menurutnya, tewasnya tersangka di polres Meranti semakin menunjukkan bahwa sesungguhnya kantor polisi bukanlah tempat yang aman bagi pencari keadilan.

Semangat pelayanan, mengayomi dan melindungi yang menjadi jargon polri, kata dia, menjadi sebuah jargon kosong yang jauh dari kenyataan.

"Hal ini karena kantor polisi masih dipenuhi oleh oknum-oknum yang arogan dan lebih mengedepankan kekuatan fisik ketimbang kekuatan otak," tegasnya.

Jika ini terus terjadi, imbuhnya, bukan mustahil kantor polisi dan polisi yang sebenarnya adalah aparatur keamanan menjadi musuh msasyarakat dan menjadi tempat yang tidak aman.

Untuk itu Mabes Polri harus turun tangan menyelesaikan kasus ini. Bahkan Polri harus menurunkan Propam untuk mengusut kasus ini dengan transparan.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan bahwa situasi di Meranti, Riau, sudah kondusif pasca-aksi demonstrasi masyarakat Selatpanjang di Mapolres Meranti.

"Meranti prinsipnya situasi sudah kondusif," ujar Tito di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/8/2016).

Tito juga menyesalkan adanya kejadian tersebut. Polri juga akan menelusuri penyebab terjadinya kekisruhan di Mapolresta Meranti.

"Saya menyesalkan peristiwa ini terjadi. Seharusnya tidak perlu terjadi," kata dia.

Kericuhan di Mapolresta Meranti terjadi saat ratusan warga Selatpanjang menggelar aksi demo pada Kamis (25/8/2016) siang.

Demonstran menuntut penjelasan atas kematian Apri (24), pegawai honorer Dinas Pendapatan Daerah Meranti, yang menjadi tersangka pembunuh Brigadir Adil S Tambunan.

Sebelumnya, Brigadir Adil dan Apri terlibat perkelahian pada Rabu (24/8/2016). Saat itu, Brigadir Adil tewas setelah ditikam benda tajam beberapa kali oleh Apri.

Apri kemudian melarikan diri ke Pulau Merbau. Berselang dua jam, polisi berhasil menangkap Apri.

Namun, saat penangkapan itu, Apri melakukan perlawanan sehingga polisi terpaksa melumpuhkannya dengan timah panas ke bagian paha dan mata kaki.

Nyawa Apri tak tertolong saat perjalanan ke rumah sakit.

Ratusan warga Selatpanjang kemudian menggelar demonstrasi di Mapolresta Meranti pada Jumat untuk menuntut penjelasan atas kematian Apri.