Arcandra Tahar Bisa Jadi Menteri Lagi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Arcandra dianggap berpeluang kembali menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) usai persoalan kewarganegaraannya dipersoalkan dan berujung kepada pencopotan dari jabatan Menteri ESDM.

Apalagi pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo kini dianggap memiliki dasar untuk melakukan naturalisasi terhadap Arcandra Tahar. Salah satu aturannya adalah pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa 'Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia'.

"Pemerintah, Presiden, punya yurisprudensi menaturalisasi Arcandra. Pemain sepakbola saja bisa dinaturalisasi tanpa perlu tinggal 5 tahun karena dianggap berprestasi, meski dalam kenyataannya tidak berprestasi. Arcandra ini kan prestasinya tidak perlu diragukan," kata Wakil Sekjen DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade.

Pemain sepakbola tidak lama tinggal di Indonesia tetapi tiba-tiba diberi kewarganegaraan Indonesia sebut saja Raphael Maitimo, Sergio Van Dijk, Diego Michiels dan Irfan Bachdim.

Hal itu belum termasuk prestasinya yang digadang-gadang moncer namun justru jeblok dalam mengangkat Tim Nasional PSSI.

Selain kemampuannya yang luar biasa, kata Andre, komitmen Arcandra dalam membantu pemerintahan Jokowi-JK juga tidak perlu diragukan.

Selama menjabat Menteri ESDM dalam waktu 20 hari, salah satu putra terbaik Minangkabau itu telah melakukan efisiensi pengembangan Blok Masela.

Dalam perhitungannya saat menjabat Menteri ESDM, Arcandra memangkas investasi yang semula mencapai 22 miliar dolar AS menjadi 15 miliar dolar AS. Dengan kata lain ada penghematan 7 miliar dolar AS atau sekitar Rp 91 triliun.

"Ini belum termasuk perhitungan ulang cost recovery terhadap perusahaan-perusahaan minyak yang bisa menghemat keuangan negara hingga ratusan triliun," jelas Andre.

"Apa yang telah dilakukan Arcandra dalam hitungan hari sangat baik dan sejalan dengan program besar Jokowi di bidang energi. Prestasinya jauh lebih penting dari prestasi sepakbola," lanjutnya.

Disinggung pula kecerdasan dan kejeniusannya di bidang energi, melalui penemuan-penemuan teknis dari hasil risetnya sendiri, Arcandra mempunyai setidaknya 6 hak paten internasional.

Presiden Direktur Petroneering Houston dan berbagai perusahaan internasional dengan gaji miliaran rupiah pernah dipegangnya.

Masyarakat Minangkabau, menurut Andre juga berharap Presiden Jokowi mempertimbangkan pengangkatan kembali Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM setelah proses naturalisasi selesai dilakukan.

Dikhawatirkan jika tidak dimanfaatkan kemampuannya untuk membangun bangsa Indonesia, Arcandra akan kembali 'dibajak' negara lain.

"Kami masyarakat Minangkabau meminta Presiden Jokowi segera naturalisasi Archandra dan mengangkatnya kembali sebagai Menteri ESDM. Arcandra orang yang pas duduk di Kementerian ESDM, orangnya komitmen dengan gagasan besar Nawa Cita dan kerja teknis di bidang energi," ucap Andre.

Masyarakat Minangkabau, ditambahkan Andre, sejak negara ini belum merdeka hingga kini berkomitmen bersama-sama membangun bangsa Indonesia dalam bingkai NKRI.

Dalam kepemimpinan nasional, masyarakat Sumatera Barat senantiasa menyumbangkan putra-putri terbaiknya dari Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Agus Salim hingga Buya Hamka.

Dukungan terhadap Arcandra sebelumnya disampaikan berbagai elemen masyarakat Minangkabau. Salah satunya dari DPRD Kota Pariaman yang mengajak masyarakat Minangkabau menyatukan suara dan merapatkan barisan menyikapi pemberhentian putra terbaiknya Arcandra Tahar dari Menteri ESDM.

DPRD Kota Pariaman menilai Arcandra merupakan korban perpolitikan nasional dan pemberhentiannya menimbulkan kekecewaan masyarakat Minangkabau.

Bisa Lewat Jalur Khusus
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pemerintah siap membantu Arcandra Tahar menuntaskan permasalahan kewarganegaraannya.

Kata dia, proses untuk mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu juga bisa dipermudah.

"Yang jelas harus kita bantu dan sesuai keinginannya," ujar Jusuf Kalla.

Dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, diatur bahwa proses untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) salah satunya adalah dengan tinggal minimal selama lima tahun di Indonesia.

Namun untuk orang-orang tertentu, prosesnya bisa dipermudah.

"Seseorang yang telah berjasa atau dibutuhkan karena kemampuannya, presiden dapat memberi kewarganegaraan setelah berkonsultasi atau mendapat persetujuan dari DPR," katanya.

Kemudahan tersebut telah diberikan kepada Hasan Tiro, petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang puluhan tahun bermukim di Swedia. Setelah pemerintah berdamai dengan GAM, Hasan Tiro akhirnya diberikan status WNI, dan ia bisa pulang ke tanah air.

Mantan petinggi GAM yang kini menjabat Gubernur Aceh, Abdullah Zaini, juga sempat mendapat kemudahan yang sama.
"Juga pemain bola, karena mempunyai keahlian khusus dan diperlukan dalam waktu singkat," ujarnya.

"Jadi banyak orang mengatakan harus lima tahun (tinggal di Indonesia, tidak, itu jalur biasa. Jalur khusus boleh cepat, kalau ini (Arcandra) jalur cepat," katanya.

Kemenlu Mau Bantu
Wakil Menteri Luar Negeri, A.M Fachir akan mempermudah pergantian paspor orang Indonesia yang mau pulang ke Indonesia setelah sudah menjadi warga negara lain.

"Iya kami akan mempermudah kalau mereka mau pulang atau bangsa sangat membutuhkan mereka. Ini kan potensi, jangan sampai disia-siakan," jelas Fachir.

Saat ini, Kementerian Luar Negeri sedang menginventarisir seluruh warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dan memiliki keunggulan di bidang tertentu, mengingat jumlahnya yang begitu besar.

Fachir menjelaskan hal itu sudah sesuai dengan pertemuan Diaspora Indonesia yang berlangsung di berbagai tempat beberapa waktu lalu dan akan memberdayakan mereka untuk membangun bangsa.

"Nah itu mengindentifikasi sekaligus mempromosikan dan memberdayakan para Diaspora kita. Antara lain ya ada yang di bidang ekonomi, ada yang di bidang pendidikan, dan itu tentu mereka bisa berkontribusi," ujarnya.

Hal itu juga sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang mengingatkan bahwa persaingan antar negara sudah berjalan.

Dikatakannya, banyak orang pintar di Indonesia yang berlabel profesor justru berkarir di luar negeri untuk negara lain dan hal itu disayangkannya.

"Saya tidak mau yang berprestasi di negara kita justru karena kita tidak ambil, tidak manfaatkan, justru digunakan oleh negara lain. Atau karena situasi di negara kita yang tak mendukung orang berprestasi (lalu orang tersebut) lari ke negara lain," kata Presiden Jokowi.

Menanggapi adanya kabar yang berhembus Arcandra Tahar yang akan jadi Menteri lagi, Ketua DPR Ade Komaruddin menilai persoalan jabatan menteri merupakan hak prerogatif presiden.

"Masalah itu hak prerogatif presiden. Diangkat atau tidak bukan masalah kita. Menurut saya, masalah ini bisa diclearkan," kata pria yang akrab disapa Akom ini.

Ia menilai Arcandra memiliki keahlian di bidang ESDM. Apalagi, Arcandra merupakan orang Padang sehingga negara dapat mengurusnya dengan baik.

Ia lalu menceritakan dahulu banyak ahli pesawat dari PT DI dibiayai negara untuk belajar di luar negeri. Namun, operasional PT DI kemudian dihentikan. Akhirnya, ahli pesawat itu berkarya di luar negeri.

"Para kader bangsa yang mumpuni akhirnya dipergunakan oleh luar untuk menjadi tenaga ahli di luar negeri. Mereka orang hebat dan pintar," katanya.

Politikus Partai Golkar itu berpendapat pemerintah dapat melakukan pakta integritas terhadap Arcandra karena pernah mempergunakan paspor asing.

"Dia besar disini masa nasionalisme dipertanyakan. Daripada ilmunya sayang," ujarnya. (fer/rek/rio/wly)