Pesan Mahfuz Sidik untuk Menteri Susi: KKP Harus Ubah Orientasi Kebijakannya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Arahan Presiden Jokowi terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipimpin Susi Pudjiastuti, membenarkan penilaian sementara pihak, termasuk DPR.

Bahwa KKP belum fokus pada pemberdayaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat (nelayan, pesisir dan industri perikanan-kelautan). Hal ini diungkap oleh anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Mahfuz Sidik, Senin (20/6/2016).

Politikus PKS dari daerah pemilihan Cirebon dan Indramayu ini menjelaskan, KKP selama ini terlalu berorientasi pada penanggulangan penangkapan ikan secara ilegal.

Bahkan belakangan KKP terjebak dalam orientasi untuk menjaga keamanan wilayah perairan dan laut indonesia.

Hal yang sebenarnya bukan tupoksi utama KKP. "Menjadi benar presiden meminta KKP berkoordinasi dengan TNI dan Polri dalam urusan pengamanan wilayah perairan ini," ujar Mahfuz.

Hal lain yang gencar dilakukan KKP adalah menjaga kelestarian sumberdaya kelautan melalui regulasi ketat mengenai aturan penangkapan ikan.

Yang tidak diikuti oleh kebijakan alternatif dan fasilitasi bagi para nelayan.

"Keamanan perairan dan kelestarian sumberdaya kelautan memang penting. Tapi, harusnya jadi kebijakan derivatif dari formula kebijakan peningkatan usaha ekonomi di sektor nelayan,industri perikanan, dan sumberdaya kelautan lainnya," paparnya.

Formula ini, imbuhnya, akan mampu meningkatkan pendapatan negara dari sektor aumberdaya kelautan dan perikanannya.

"Ketegasan bu Susi tuk mengamankan sumberdaya kelautan dan tuk menjaga kelestarian sumberdaya kelautan patut diacungi jempol," tambahnya.

Akan tetapi tidak boleh berhenti disitu, apalagi jadi orientasi primernya. Orientasi kebijakan ini tidak dalam prakteknya belum mampu mendongkrak produktivitas hasil usaha perikanan nasional.

Dan juga menimbulkan hambatan-hambatan baru bagi masyarakat nelayan dan pesisir dalam menjalankan kehidupan ekonominya.

Rencana progran kerja dan anggaran KKP tahun 2017 harus dievaluasi total dan dirumuskan ulang.