Siapa Sosok Wakapolri yang Akan Dampingi Tito Karnavian?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti membenarkan nama Komjen Pol Tito Karnavian tak masuk untuk kemudian diusulkan oleh Wanjakti kepada Presiden sebagai calon Kepala Polri.

Alasan utamanya adalah, Tito Karnavian baru saja menjabat dan ingin fokus seagai Kepala BNPT.

Sedianya, awal pekan depan Badrodin akan mengumpulkan seluruh jajaran di bawahnya hingga tingkat staf di Mabes Polri untuk membahas penunjukan Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri.

Badrodin menjelaskan, Wanjakti hanya menyerahkan tiga nama ke Presiden Jokowi. Meski begitu, internal Polri sudah menanyakan lebih dulu ke Tito apakah bersedia menjadi calon kapolri.

Saat itu, Tito yang juga mantan Kapolda Papua itu menjawab masih ingin fokus bekerja di BNPT.

"Saya sudah menyampaikan ke Tito, makanya beliau tidak diikutkan dalam usulan kita. Memang beliau memilih tetap melakukan pembenahan dalam penanganan terorisme dan tetap di BNPT," ucap Badrodin, usai acara Dies Natalis PTIK ke 70 di Auditorium PTIK, Jumat (17/6).

Lantaran Tito ingin fokus di BNPT, maka namanya tidak dimasukkan oleh wanjakti. Namun di luar dugaan, Presiden Jokowi malah memilih Tito.

"Tapi kalau memang diperintah (oleh presiden) ya pasti sanggup. Namanya prajurit kalau diperintah ya harus siap," terangnya.

Awal pekan depan, Badrodin memastikan kembali akan mengumpulkan seluruh jajaran di bawahnya hingga tingkat staf di Mabes Polri untuk membahas penunjukan Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri.

Menurut Badrodin, penyatuan sikap perlu dilakukan agar tak ada lagi perbedaan pendapat baik yang menerima atau tidak menerima keputusan Presiden memilih Tito. "Nanti, Senin kami laksanakan rapat dengan semua staf Mabes Polri. Kami akan jelaskan," ujar Badrodin.

Ia menegaskan kembali, siapa pun calon yang dipilih, asalkan memenuhi syarat jenjang karier dan kepangkatan, Polri akan mendukung.

"Itu komitmen kami. Setiap perwira Polri yang sudah bintang tiga tentu memiliki kemampuan untuk memimpin Polri," kata Badrodin.

Menurut Badrodin, tidak tepat jika keputusan Presiden tersebut digugat. Presiden Joko Widodo memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa Kapolri yang akan membantunya mengawal keamanan di negaranya.

Lagi pula, kata dia, Tito memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menjadi Kapolri jika dilihat dari rekam jejaknya selama di kepolisian. Badrodin tidak ingin masalah senioritas lantas dipersoalkan.

"Ada di situ unsur senioritas. Tetapi, jenjang karier sudah mengikuti tahapan-tahapannya baik pendidikan mengikuti syarat, sisi kepangkatan memenuhi syarat, dari penugasan ada operasional, ada pembinaan, semua lengkap," kata Badrodin.