Sosok Calon Kapolri Baru Harus Bisa Bersinergi dengan KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pegiat antikorupsi yang juga Manajer Advokasi Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (YAPPIKA), Hendrik Rosdinar berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih calon Kapolri baru yang mampu bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kerja sama di penegakan hukum ini dirasa perlu dan mendesak dilakukan bersama secara bergandengan tangan antara Kepolisian dan KPK begitu juga dengan Kejaksaan, sekaligus untuk 'bersih-bersih di institusi Polri.

Namun dia enggan menyebutkan siapa sosok ideal yang paling berpeluang diajukan Presiden ke DPR.

"Pemilihan Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden. Apa yang diusulkan oleh Kompolnas bersifat masukan dan Jokowi dapat menjadikannya pertimbangan namun keputusan tetap ada pada Presiden," ujarnya kepada Tribun, Selasa (7/6/2016).

Menurutnya, sosok Kapolri baru haruslah taat dan patuh terhadap lembaga Kepresidenan dan loyal pada Presiden.

Selain itu pertimbangan Presiden Jokowi merekomendasikan calon kepada DPR untuk mengikuti seleksi, menurutnya, haruslah seseorang yang tidak mempunyai track record buruk.

"Apalagi terkait tindak pidana korupsi atau pelemahan agenda pemberantasan korupsi," jelasnya.

Kapolri baru juga harus mempunyai visi dan agenda kongkrit untuk membersihkan institusi Polri dan meningkatkan integritas aparatnya.

Jenderal bintang tiga polisi atau yang kini berpangkat Komjen Pol saat ini adalah Wakapolri Komjen Budi Gunawan, (Akpol 1983 dan baru akan pensiun 2017), Kalemdikpol Komjen Syafruddin (Akpol 1985 dan baru pensiun 2019) dan Kabaharkam Komjen Putut Eko Bayu Seno (Akpol 1984 dan pensiun 2019).

Kemudian Irwasum Komjen Dwi Priyatno (Akpol 1982 dan pensiun 2017), Sestama Lemhanas, Komjen Suhardi Alius, (Akpol 1985 dan akan pensiun 2019), Kepala BNN, Komjen Budi Waseso (Akpol 1984 dan pensiun 2019) dan Kepala BNPT, Tito Karnavian yang baru dilantik Presiden (Akpol 1987 dan pensiun 2022).